Jakarta, CoreNews.id – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI secara tegas meminta pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia karena memicu polemik luas dan dianggap melukai banyak pihak.
“Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Esti menjelaskan sejumlah sejarawan yang tergabung dalam tim penyusun sudah memilih mundur, mencerminkan adanya persoalan serius dalam proses revisi sejarah tersebut.
“Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini. Dan karena di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas, stop proyek penulisan sejarah ini,” tegasnya.
Sikap resmi Fraksi PDIP akan diumumkan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
“Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional,” ujarnya.
Kontroversi semakin panas usai video wawancara Real Talk antara Fadli Zon dan Uni Lubis beredar, di mana Fadli menyebut tidak ada bukti kekerasan terhadap perempuan dalam kerusuhan 1998, serta menganggap laporan pemerkosaan massal hanya rumor. Pernyataan itu memicu kritik keras, termasuk dari DPR dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus kekerasan 1998.
