Jakarta, CoreNews.id – Wakil Rektor bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, mengingatkan mahasiswa Ilmu Politik agar tidak terjebak dalam formalitas akademik semata, tetapi harus hadir sebagai peneguh nalar publik dan pelopor perubahan berbasis nilai.
Hal itu disampaikan Tholabi dalam sambutan pembukaan acara Silaturahmi Akbar dan Diskusi Publik Program Studi Ilmu Politik (HIMAPOL) bertajuk “Satu Dekade Mengabdi untuk Indonesia” yang berlangsung di Auditorium Bachtiar Effendy, FISIP UIN Jakarta, Senin (4/8/2025).
Acara tersebut menandai 10 tahun perjalanan HIMAPOL dan dihadiri tokoh-tokoh penting, termasuk Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Banten, Wakil Rektor bidang Akademik UIN Jakarta, Ketua APSIPOL, para nara sumber, para guru besar, mahasiswa, dll.
“Menjadi insan akademik bukan sekadar soal IPK, tetapi tentang keberpihakan. HIMAPOL harus menjadi penjaga nalar publik dan penggerak perubahan,” ujar Tholabi.
Menurut dia, dekade pertama HIMAPOL bukan hanya pantas dikenang, tetapi juga layak dirayakan dengan gagasan dan refleksi intelektual. Ia menyebut HIMAPOL sebagai kawah candradimuka kader bangsa yang perlu memperkuat perannya sebagai mitra kritis pemerintah serta aktor penting dalam demokratisasi ruang publik.
Dalam pidatonya, Tholabi juga menyinggung kompleksitas demokrasi Indonesia dalam era digital, terutama persoalan disinformasi dan polarisasi sosial. Di tengah arus itu, ia berharap HIMAPOL tampil sebagai “mercusuar intelektual” yang menjaga akal sehat publik, sekaligus menyaring dan merawat wacana.
Lebih jauh, ia menyampaikan tiga pesan strategis: memperkuat integritas, membangun jejaring lintas sektor, serta menjadi pionir dalam demokrasi berbasis nilai.
“Tanpa integritas, ilmu hanya akan menjadi alat. HIMAPOL harus menjadi simpul kolaborasi dan pelopor nilai kejujuran, keadilan, dan kesetaraan,” tuturnya.
Tholabi juga menyambut baik kehadiran Gubernur Banten yang dinilainya sebagai sinyal penting sinergi antara kampus dan pemerintahan.
Ia mendorong mahasiswa politik untuk tidak hanya aktif di ruang seminar, tapi juga di desa, balai warga, media sosial, dan ruang pengambilan keputusan.
“Hakikat ilmu adalah memberi manfaat,” katanya menutup sambutan dengan mengajak seluruh peserta menyalakan obor ilmu dan merawat arah perjuangan ilmu politik sebagai ilmu tanggung jawab.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik yang mempertemukan pemikiran akademik dan praktik politik dalam kerangka etika kebangsaan yang lebih inklusif dan bernas.
