Jakarta, CoreNews.id — Pemutaran lagu di ruang komersial akan dikenakan royalty, baik lagu dalam negeri maupun lagu internasional. Hal tersebut karena merupakan ketentuan internasional. Terlebih Indonesia juga tergabung dalam World Intellectual Property Organization (WIPO).
Hal ini disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dikutip dari Youtube Kementerian Hukum RI, Senin (4/8/2025). Menurut Supratman, saat menghadiri General Assembly di Jenewa, Swiss, Kementerian Hukum (Kemenkum) mengusulkan Protokol Jakarta. “Semua itu dilakukan agar bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita, pencipta, semua sama,” katanya.
Sementara itu menurut Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Kemenkum, Agung Damarsasongko, pelaku usaha yang telah berlangganan layanan seperti Spotify, YouTube Premium, Apple Music atau layanan streaming lainnya, juga dikenakan royalty jika diperdengarkan di ruang publik. Layanan streaming bersifat personal, ketika musik diperdengarkan kepada publik di ruang usaha, itu sudah masuk kategori penggunaan komersial, sehingga dibutuhkan lisensi tambahan melalui mekanisme yang sah.
Adapun pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. LMKN bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta dan pemilik hak terkait. Skema ini memastikan transparansi dan keadilan bagi seluruh pelaku industri musik, serta memudahkan pelaku usaha karena tidak perlu mengurus lisensi satu per satu dari setiap pencipta lagu.*
