Jakarta, CoreNews.id – Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya praktik tambang ilegal di berbagai wilayah Papua, mulai dari Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya hingga Papua Barat.
“Saya berharap para pembantu Presiden bisa menerjemahkan dan membuka terang-benderang tambang ilegal yang masih marak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Yan dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2025).
Yan mengungkap sejumlah titik yang masih beroperasi, di antaranya Kampung Wasirawi, Distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari (Papua Barat), Kabupaten Waropen (Papua), Kabupaten Nabire (Papua Tengah), Kabupaten Yahukimo (Papua Pegunungan), dan Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat).
“Beberapa lokasi ini hingga kini masih beroperasi meski mendapat kecaman dari masyarakat dan pemerintah daerah,” tegas Yan.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. “Sehingga semua sumber daya alam potensi tambang kita yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dikelola oleh masyarakat dan bukan dikelola oleh oknum-oknum tertentu yang menguntungkan kelompok dan korporasi, tapi mengatasnamakan masyarakat setempat atau masyarakat adat,” jelasnya.
Politikus Gerindra itu juga menduga adanya pembiaran aparat maupun kementerian terkait. “Jadi pada prinsipnya ada indikasi terjadi proses pembiaran. Hingga saat ini belum dilakukan penertiban dan ada indikasi keterlibatan oknum-oknum tertentu di kementerian atau lembaga terkait,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras terhadap jenderal aktif maupun purnawirawan TNI-Polri yang diduga membekingi tambang ilegal. Ia menegaskan tidak ada yang kebal hukum.
“Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat. Jenderal-jenderal dari manapun apakah jenderal dari TNI atau polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8).
Prabowo menyebut ada sekitar 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun.
