Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

KPK Akan Panggil Orang Dekat Eks Menag Yaqut Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

by Miroji
26 Agustus 2025 | 10:56
in Hukum
KPK Konfirmasi Barang Sitaan dari Rumah RK Terkait Kasus Dugaan Korupsi BJB

sumber foto: rri

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan segera memanggil orang-orang terdekat mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait dugaan korupsi kuota haji. Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pemanggilan tersebut untuk menelusuri aliran uang.

“Minggu ini, kalau nggak minggu depan, dipantengin aja,” ujar Asep di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Meski tidak menyebut nama, Asep menegaskan pemeriksaan orang dekat Yaqut menjadi bagian dari penyidikan. Sebelumnya, KPK mengungkapkan kerugian negara dari dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Penyidik juga telah menggeledah rumah Yaqut dan sejumlah pihak lain, menemukan dokumen, barang bukti elektronik, serta aset yang disita.

KPK menegaskan penetapan tersangka akan dilakukan secepatnya, seiring pendalaman bukti terkait pembagian kuota tambahan 20.000 yang diduga melanggar aturan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

READ  Hasto Sebut Ada Order Kekuatan Eksternal Atas Tuntutan yang Diajukan Kepadanya
Tags: kasus haji Rp1 triliunKemenagKorupsi kuota hajiKPKYaqut Cholil Qoumas
Previous Post

Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad: DPR Akan Introspeksi Usai Ricuh Aksi di Senayan

Next Post

BP Haji Resmi Disahkan Jadi Kementerian Haji dan Umrah

Next Post
Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah akan menjawab kebutuhan umat Islam terhadap penyelenggaraan umrah yang lebih baik. Dengan adanya kementerian khusus ini, pelayanan diharapkan lebih cepat, transparan, dan fokus pada kepentingan jamaah.

BP Haji Resmi Disahkan Jadi Kementerian Haji dan Umrah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

bpr-penataran-transformasi-layanan-top-bumd-awards-2026

Kesuksesan Transformasi BPR Penataran Pukau Juri TOP BUMD Awards 2026

22 Januari 2026 | 15:00
rsud-sambas-transformasi-layanan-kesehatan-top-bumd-awards-2026

RSUD Sambas Paparkan Transformasi Layanan Kesehatan di TOP BUMD Awards 2026

14 Januari 2026 | 22:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00
Pacu Transformasi Digital Nasional, Rumah Pendidikan Kemendikdasmen Raih Penghargaan TOP Digital Awards

Pacu Transformasi Digital Nasional, Rumah Pendidikan Kemendikdasmen Raih Penghargaan TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 08:00
RSUI Raih Penghargaan TOP Digital Awards

Perkuat Transformasi Digital untuk Tingkatkan Mutu Layanan, RSUI Raih Penghargaan TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 07:00

POPULER

Sejarah Pembangunan Ka’bah

Sejarah Pembangunan Ka’bah

17 Februari 2025 | 16:36
Logo X

Twitter Berubah Jadi X di App Store

2 Agustus 2023 | 08:00
AS-Israel Serang Fasilitas Nuklir Sipil, Iran Siap Balas

AS-Israel Serang Fasilitas Nuklir Sipil, Iran Siap Balas

28 Maret 2026 | 10:05
Kota Semarang Lumpuh Diterjang Banjir dan Longsor

Kota Semarang Lumpuh Diterjang Banjir dan Longsor

14 Maret 2024 | 11:22
Sekalipun demikian menurut Setiyo, perlambatan ini masih tergolong wajar karena faktor musiman di awal tahun. Terlebih, permintaan KPR sejauh ini tetap kuat, terutama dari segmen rumah subsidi dan pembeli akhir (end-user) yang didorong kebutuhan hunian dan dukungan program pemerintah.

Suku Bunga Tinggi Jadi Penghambat Penyaluran KPR

28 Maret 2026 | 08:05
Menurut Meutya, tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan untuk dapat beroperasi di Indonesia. Bagi platform yang gagal memenuhi mandat ini, pemerintah RI telah menyiapkan langkah eskalasi dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan administratif tegas demi memastikan ekosistem digital Indonesia tetap aman dan ramah bagi anak.

Mulai Hari Ini PSE Wajib Patuh 100 Persen PP Tunas

28 Maret 2026 | 16:42
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved