Geneva, CoreNews.id — Kantor HAM PBB mendesak dilakukannya investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap penggunaan kekerasan yang berlebihan setelah enam orang tewas dalam aksi protes di berbagai kota di Indonesia, yang dipicu kemarahan publik atas tunjangan anggota parlemen yang dianggap berlebihan. Seluruh aparat keamanan, termasuk militer jika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata api oleh polisi.
Hal ini disampaikan juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani dilansir dari Straitstimes.com Selasa (2/9/2025). Menurut Ravina, pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil tetap menjaga ketertiban, sesuai norma dan standar internasional, terkait pengamanan aksi publik. Di samping itu, ia juga menyebut pentingnya media untuk dapat melaporkan peristiwa secara bebas dan independen.
Demonstrasi di Indonesia awalnya berlangsung damai, tetapi berubah menjadi kekerasan terhadap unit paramiliter elite negara setelah beredar rekaman yang menunjukkan salah satu timnya menabrak seorang pengemudi ojek online pada malam 28 Agustus. Protes segera menyebar dari Jakarta ke sejumlah kota besar lainnya. Kekerasan ini segera menandai kerusuhan terburuk sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat kurang dari setahun lalu.*
