Jakarta, CoreNews.id — Insentif pajak diberikan Pemerintah bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya peralatan TNI di tahun anggaran 2025. Insentif pajak itu berupa pembebasan maupun pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP).
Insentif pajak tersebut telah resmi ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam bentuk tiga aturan baru. Adapun aturan baru tersebut adalah sebagai berikut.
Pertama. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2025. Dalam PMK ini, pemerintah menanggung 100% PPN atas penyerahan kuda khusus kavaleri dan perlengkapannya. Insentif ini berlaku untuk pengadaan di lingkungan Kementerian Pertahanan maupun TNI sepanjang 2025. Daftar barang yang masuk peraturan ini adalah kuda batalyon kavaleri, pelana upacara, tali kekang, sepatu tunggang, hingga perlengkapan perawatan seperti tapal kuda, sikat kuku, jubah upacara, bahkan kandang portable.
Kedua. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2025. Dalam PMK ini, pemerintah menanggung penuh PPN untuk bekal khusus operasi. Barang yang masuk peraturan ini, meliputi bekal kesehatan seperti junctional tourniquet set, chest seal combo pack, hingga semi auto AED. Selain itu, rumah sakit lapangan, termasuk tenda lapangan, pendingin udara (utilis field air conditioning 5HP), dan perlengkapan medis canggih. Di samping itu pula, ransum militer, mulai dari paket Meal, Ready-to-Eat (MRE), suplemen, lauk dalam kemasan hingga pemanas Natura.
Ketiga. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 45/2025. Dalam PMK ini, pemerintah memberikan pembebasan PPN atas sistem persenjataan strategis. Aturan ini memperbarui PMK 157/2023 dengan menambahkan fasilitas untuk pengamanan persenjataan prajurit TNI yang tengah bertugas. Barang yang termasuk dalam peraturan ini di antaranya adalah senjata ringan, artileri, mortir, roket, sistem senjata pertahanan udara, flash bang bermesiu, hingga suku cadang senjata.*
