Jakarta, CoreNews.id – Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi menggelar rapat untuk membahas 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa 25–31 Agustus.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat ini akan menjadi forum evaluasi sekaligus penyatuan sikap antarfraksi.
“Kita akan lakukan besok (red: hari ini) rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco usai menerima audiensi sejumlah perwakilan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di kompleks parlemen, Rabu (3/9).
Dasco menegaskan sebagian tuntutan yang dibawa koalisi sipil sudah disampaikan mahasiswa. “Nah kami dalam audiensi tadi sudah menyampaikan DPR dalam waktu singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yaitu termasuk dalam 17+8,” katanya.
Politikus Partai Gerindra itu juga membantah bahwa DPR baru kali ini mendengar aspirasi rakyat. Ia mengklaim selama ini aspirasi rutin diterima melalui alat kelengkapan dewan (AKD). Namun rencana DPR bertemu massa aksi akhir Agustus urung dilakukan karena situasi ricuh.
“Kemarin begitu kita mau keluar itu sudah bukan murni unjuk rasa ada penumpang-penumpang gelap yang tentunya suasana di lapangan tidak kondusif,” kata Dasco.
Koalisi sipil sebelumnya merumuskan 17+8 tuntutan rakyat: transparansi, reformasi, dan empati. Dari total 25 tuntutan itu, 17 di antaranya diminta dipenuhi paling lambat 5 September, sementara 8 tuntutan lain diberi tenggat waktu satu tahun.
Tuntutan mencakup penarikan TNI dari sipil, penghentian kriminalisasi demonstran, transparansi anggaran DPR, pemecatan kader partai bermasalah, hingga kebijakan upah layak dan pencegahan PHK massal. Sedangkan tuntutan jangka panjang meliputi reformasi DPR dan partai politik, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta reformasi sektor perpajakan dan kepolisian.
