Jakarta, CoreNews.id – Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, lembaga Index Politica merilis hasil survei nasional bertajuk “Satu Tahun Kinerja Presiden dan Menteri Kabinet Merah Putih”.
Survei dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden di 27 provinsi, dengan margin of error ±3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 83,5 persen.
“Sebanyak 90,8 persen responden mengetahui kegiatan dan kebijakan Presiden melalui pemberitaan media massa dan media sosial,” ujar Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, Senin (13/10/2025).
Selain itu, Index Politica juga mengungkap daftar menteri paling dikenal publik berdasarkan tingkat popularitas dan kinerja. Faktor utama yang dinilai masyarakat meliputi keberhasilan program (41,5%), keramahan dan kesantunan (17,5%), serta pemberitaan positif di media (16,2%).
“Temuan ini menjadi refleksi satu tahun perjalanan pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran,” tambah Fadhly.
Sebanyak 87,5 persen responden mengaku mengetahui aktivitas para menteri, menandakan tingginya eksposur kabinet di media.
Dalam kategori Top of Mind, menteri yang paling dikenal publik adalah:
- Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan (program stimulus Rp200 triliun untuk bank Himbara dan BSI)
- Bahlil Lahadalia – Menteri ESDM (program biodiesel B45 dan peningkatan lifting minyak)
- Sjafri Sjamsoedin – Menteri Pertahanan (transfer teknologi kapal selam, drone, dan jet tempur)
- Wihaji – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (penurunan stunting)
- Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Menko Infrastruktur dan Pembangunan (revitalisasi irigasi dan bendungan)
- Amran Sulaiman – Menteri Pertanian (swasembada beras dan jagung)
- Nasaruddin Umar – Menteri Agama (penurunan biaya haji).
Index Politica menyebut hasil ini bisa menjadi barometer arah kebijakan pemerintahan ke depan serta gambaran efektivitas komunikasi publik para menteri.
