Jakarta, CoreNews.id – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengkritik wacana penerapan skema “war tiket” haji yang diusulkan Kementerian Haji dan Umrah RI. Ia menilai kebijakan tersebut tidak menyelesaikan persoalan antrean panjang calon jemaah.
“Kalau tiba-tiba mau moratorium dan berburu tiket, itu namanya tidak mau kerja,” ujar Marwan di Gedung DPR, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus mencari solusi atas antrean haji yang mencapai jutaan orang, bukan justru mendorong sistem perebutan tiket. Ia juga menilai skema tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena hanya menguntungkan kelompok mampu.
Marwan menegaskan, mekanisme haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang mengedepankan sistem pendaftaran dan antrean. Karena itu, penerapan “war tiket” dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas kecuali dilakukan revisi regulasi.
