Jakarta, CoreNews.id – China terus menggulirkan serangkaian langkah strategis sebagai respons terhadap tekanan ekonomi dan teknologi dari Amerika Serikat (AS). Dalam masa gencatan perang dagang yang masih berlangsung, Beijing memanfaatkan momentum untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor rare earth dan chip kecerdasan buatan (AI).
Kesepakatan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump yang diteken di Busan, Korea Selatan, pada Oktober 2025, memang sempat meredakan ketegangan. Namun, gencatan tersebut bersifat sementara dan dijadwalkan berakhir pada November 2026.
Penguatan Kontrol Rare Earth dan Teknologi
Sejak sebelum kesepakatan diteken, China telah memperluas kontrol ekspor rare earth—mineral penting untuk industri otomotif, elektronik, hingga militer. Pada 9 Oktober 2025, Beijing menambahkan lima elemen baru ke dalam daftar pengawasan, yakni holmium, erbium, thulium, europium, dan ytterbium.
Tak hanya itu, China juga memperketat regulasi terhadap teknologi pemurnian dan mewajibkan perusahaan asing yang menggunakan bahan baku dari China untuk mematuhi aturan domestik. Langkah ini menegaskan dominasi China sebagai produsen rare earth terbesar dunia.
Strategi Kemandirian Chip dan AI
Upaya memperkuat industri dalam negeri juga terlihat dari kebijakan di sektor semikonduktor. Pada 30 Desember 2025, pemerintah China mewajibkan produsen chip menggunakan minimal 50 persen peralatan buatan dalam negeri untuk ekspansi kapasitas.
Sebelumnya, pada 5 November 2025, Beijing mengarahkan proyek pusat data yang didanai negara agar hanya menggunakan chip AI buatan domestik. Kebijakan ini mempertegas ambisi China untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi Barat.
Pembatasan dan Larangan Ekspor
Memasuki 2026, langkah balasan semakin intensif. Pada Januari, China membatasi ekspor rare earth berat dan magnet berkekuatan tinggi ke Jepang, serta melarang penggunaan perangkat lunak keamanan siber dari perusahaan AS dan Israel.
Pada Februari 2026, Kementerian Perdagangan China melarang ekspor barang dual-use ke 20 entitas Jepang yang terkait sektor militer. Kebijakan ini memperluas cakupan konflik tidak hanya dengan AS, tetapi juga sekutu Washington.
Ekspansi Regulasi dan Tekanan Balasan
Sepanjang April 2026, China menerbitkan sejumlah regulasi baru yang memperkuat kewenangan untuk melakukan tindakan balasan terhadap negara asing. Aturan ini mencakup perlindungan industri domestik dari kebijakan diskriminatif hingga yurisdiksi ekstrateritorial yang dianggap merugikan.
Selain itu, Beijing mulai mempertimbangkan pembatasan ekspor teknologi panel surya canggih—sektor di mana China menguasai lebih dari 80 persen produksi global.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa China tidak hanya bertahan, tetapi juga secara aktif membangun sistem pertahanan ekonomi dan teknologi menjelang berakhirnya gencatan dagang dengan AS.
