Jakarta, CoreNews.id — Berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah mewajibkan perusahaan menyiapkan dan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk. DCP disiapkan untuk memastikan pekerja tetap memperoleh hak pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri di Jakarta, (16/11/2026). Menurut Indah, kewajiban menyiapkan dana pesangon akan diperhitungkan sejak pekerja mulai dikontrak, termasuk pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Karena itu, perusahaan perlu memperhitungkan kebutuhan dana tersebut sejak awal hubungan kerja. Dana yang disiapkan perusahaan nantinya disetorkan dan dititipkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola DCP masing-masing perusahaan.
Menurut Indah kembali, lembaga pengelola dana cadangan pesangon berdasar amanat undang-undang akan ada pada tahun 2027. Atau maksimal satu tahun transisi. Pada saat ini, pemerintah bersama DPR RI juga tengah membahas revisi UU Ketenagakerjaan.*













