Jakarta, CoreNews.id – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan aturan teknis mengenai Dana Cadangan Pesangon (DCP) masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola, besaran dana, maupun mekanisme penyimpanannya.
“Tidak benar bahwa ada informasi harus di-store ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja,” ujar Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, aturan turunan akan mengatur berbagai aspek, termasuk kewajiban perusahaan dan lembaga pengelola dana. Pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tanpa membebani perusahaan.
“Semangatnya waktu disusun undang-undang ini bersama DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh. Ketika nanti mereka di-PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon,” katanya.
Yassierli menambahkan, penyusunan aturan akan melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme partisipasi bermakna atau meaningful participation, termasuk konsultasi dengan DPR, Presiden, dan Menteri Koordinator terkait.













