Jakarta, CoreNews.id – Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyambut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Ia menegaskan, setelah resmi disahkan, regulasi tersebut harus dilaksanakan, sementara pihak yang keberatan dapat mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan. Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan judicial review ke MK,” ujar Johanis, Kamis, 19 November 2026.
DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendengarkan laporan pembahasan dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Seluruh anggota Dewan menyetujui pengesahan regulasi tersebut.
Habiburokhman menyebut pengesahan ini menjadi penantian masyarakat selama 18 tahun dan merupakan hasil pembahasan legislasi yang dimulai Komisi III DPR sejak September 2025.













