Kesepakatan dagang Indonesia dan Uni Eropa membuka peluang lebih besar bagi produk nasional masuk pasar Eropa. Perjanjian ini juga diharapkan menarik investasi dan teknologi dari Eropa ke Indonesia.
Jakarta, CoreNews.id – Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani persetujuan kerja sama perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA). Kesepakatan ini membuka peluang lebih luas bagi produk Indonesia menembus pasar Eropa sekaligus menarik investasi asing.
Penandatanganan dilakukan di Brussels, Belgia, pada 21 November 2026, oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan European Commissioner for Trade Maroš Šefčovič.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggelar komunikasi melalui sambungan video dan telepon untuk membahas penguatan kemitraan strategis kedua pihak.
Tarif ekspor Indonesia semakin kompetitif
Airlangga mengatakan, IEU-CEPA menjadi pintu masuk bagi produk unggulan nasional ke pasar Eropa serta membuka peluang investasi berkualitas di sektor strategis.
“IEU-CEPA ini membuka pintu gerbang bagi produk unggulan nasional ke pasar Eropa sekaligus menarik investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2026).
Salah satu manfaat utama perjanjian tersebut adalah pengurangan bea masuk. Sebanyak 90,4 persen pos tarif Indonesia ke pasar Uni Eropa akan langsung mendapatkan tarif nol persen.
Sementara itu, 8,37 persen pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam waktu 3 hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif.
Kebijakan ini diharapkan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia, termasuk alas kaki, tekstil, dan berbagai komoditas olahan.
Investasi dan lapangan kerja
Selain perdagangan, kesepakatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat investasi bilateral. Masuknya modal, teknologi, dan investasi ramah lingkungan dari Eropa diharapkan mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja.
Airlangga menegaskan, pemerintah akan mempercepat proses ratifikasi dan penyusunan aturan pelaksanaan agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan dunia usaha.
“Langkah berikutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan aturan pelaksana berjalan tepat waktu agar daya saing ekonomi kita semakin melesat,” ujarnya.
Kedua pihak menargetkan penyelesaian prosedur hukum domestik sebelum IEU-CEPA dan IPA resmi berlaku pada 2027. Pemerintah juga akan menyiapkan aturan teknis bersama pelaku usaha untuk mengoptimalkan peluang perdagangan dan investasi tersebut.












