CoreNews.id, Jakarta – Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan, besaran anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menggunakan asas fleksibilitas. Artinya, besaran anggaran akan bergantung pada kebutuhan dan prioritas pemerintah.
“Jadi itu semuanya tergantung dari pemerintahan yang baru akan melihat prioritasnya, begitu ya. Kalau ditanya sekarang bagaimana besarannya itu bisa asas flexibility melihat kebutuhan dan prioritasnya,” kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).
Mantan Panglima TNI itu mengaku tidak mengetahui secara persis besaran yang bakal dialokasikan. Namun, pembangunan IKN yang merupakan proyek jangka panjang sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Pemerintah pun sudah mengalokasikan Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan. Tapi bahwasanya itu masuk dalam dokumen strategis negara, itu sudah ada itu, IKN itu. Jadi bagaimana nanti pasti pemerintah yang akan datang akan berhitung ya bagaimana kemampuan APBN,” tuturnya.
Lebih lanjut Moeldoko meminta masyarakat tidak khawatir pemerintahan Prabowo tidak melanjutkan pembangunan IKN. Sebab, transisi pemerintahan saat ini adalah transisi yang selaras dengan keberlanjutan.
“Bukan transisi yang ada sesuatu yang menjadi apa ya? Disruption atau distorsi dan seterusnya, ini enggak. Sesuai yang in line antara pemerintahan yang sekarang dengan yang akan datang sehingga tidak perlu dikhawatirkan,” jelas dia.
