CoreNews.id, Jakarta – Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, direncanakan akan menambah utang sebesar Rp 775,86 triliun. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
“Pembiayaan utang Rp 775,9 triliun akan dikelola secara hati-hati, prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR, dikutip Jumat, 20 September 2024.
Dikutip dari salinan RUU APBN 2025 yang telah disahkan, pembiayaan utang itu akan berasal dari beberapa sumber. Di antaranya dari Surat Berharga (Neto) sebesar Rp 642 triliun dan pinjaman (Neto) Rp 133 triliun.
Pinjaman akan berasal dari dalam negeri sebesar Rp 5,1 triliun. Sementara pinjaman dari luar negeri ditargetkan mencapai Rp 128 triliun.
Adapun secara keseluruhan, postur APBN 2025 dirancang memiliki belanja sejumlah Rp 3.621 triliun dan pendapatan sebesar Rp 3.005 triliun. Defisit anggaran pada tahun 2025 dirancang sebesar 2,53% dari PDB atau senilai Rp 616 triliun. Selain menarik utang, pemerintahan Prabowo akan melakukan strategi refinancing untuk membayar utang jatuh tempo tahun depan yang mencapai Rp 800 triliun.
