CoreNews.id, Jakarta – Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong Hyun, resmi ditangkap pada Rabu (11/12/2024). Penangkapan ini dilakukan atas tuduhan berkolusi dengan Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.
Kim diduga merekomendasikan pemberlakuan darurat militer dan mengirim pasukan untuk menghalangi anggota parlemen yang hendak memberikan suara. Kim mengundurkan diri pada Kamis (5/12/2024) dan telah ditahan sejak Minggu (8/12/2024), dilansir dari CTV News.
Jika terbukti bersalah atas tuduhan pemberontakan, Kim bisa menghadapi hukuman mati. Kim mengakui tanggung jawab penuh atas keputusan tersebut dan meminta maaf.
Sementara itu, oposisi mendesak penunjukan penasihat khusus guna menyelidiki Presiden Yoon dan pejabat militer lainnya terkait insiden tersebut. Selama sidang parlemen, Kwak Jong-keun, komandan Komando Perang Khusus Angkatan Darat, bersaksi menerima instruksi langsung dari Kim.
Ia mengatakan instruksi tersebut adalah menghalangi anggota parlemen memasuki ruang utama Majelis Nasional. Instruksi tersebut dimaksudkan untuk mencegah parlemen membatalkan keputusan Yoon tentang darurat militer.
Kim Dae-woo, perwira kontraintelijen militer, mengungkapkan bahwa komandan mereka, Yeo In-hyung, bertanya tentang kemungkinan menahan politisi. Hal ini terjadi setelah pemberlakuan darurat militer.
Yeo dan Kwak kini juga menghadapi tuduhan pemberontakan bersama dengan Kim dan Yoon. Pada Sabtu (7/12/2024), Yoon menghindari pemakzulan setelah sebagian besar anggota partai yang berkuasa memboikot pemungutan suara.
Namun, partai oposisi berencana mengajukan pemungutan suara baru terkait pemakzulan Yoon dan pejabat lainnya. Jika Yoon dimakzulkan, kekuasaannya akan ditangguhkan hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah akan mengembalikan atau mencabut kekuasaannya.
