Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Mau Dapat Rp200-750 Ribu? Cek Status Penerima Bansos PKH

by Miroji
7 Januari 2025 | 13:29
in Nasional
Mau Dapat Rp200-750 Ribu? Cek Status Penerima Bansos PKH
Bagikan sekarang:

CoreNews.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia mempercepat pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Januari 2025. Penyaluran tahap pertama dimulai 6 Januari, membantu jutaan keluarga penerima manfaat. 

Pantau cara cek status daftar penerima bansos PKH dan BPNT 2025 melalui laman resmi Kemensos RI yakni cekbansos.kemensos.go.id. Program PKH ini ditujukan bagi keluarga kurang mampu dengan anggota seperti ibu hamil, anak balita, dan siswa sekolah. 

Bantuan berkisar antara Rp200.000 hingga Rp750.000 per bulan, sesuai kategori penerima. BPNT memberikan bantuan pangan senilai Rp200.000 per bulan kepada keluarga kurang mampu. 

Dana disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan di e-Warong. Selain PKH dan BPNT, pemerintah menyalurkan diskon tarif listrik dan BLT Dana Desa mulai Januari 2025. 

Langkah ini bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat rentan di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) cekbansos.kemensos.go.id. 

Pemerintah memastikan penyaluran bansos dilakukan melalui jalur resmi, seperti bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari penyelewengan. 

Masyarakat diimbau selalu memperbarui data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data yang valid memastikan kelancaran proses pencairan bansos dan menghindari kendala administratif. 

Dengan percepatan penyaluran bansos ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi mereka yang terdampak kondisi ekonomi yang menantang di awal tahun 2025.

READ  PPATK: Lebih dari 1000 Anggota Legislatif Main Judi Online!
Tags: BansosPKH
Previous Post

Indeks SPBE Nasional 2024 Meningkat

Next Post

Kemlu RI: Indonesia Resmi Jadi Anggota BRICS

Next Post
Kemlu RI: Indonesia Resmi Jadi Anggota BRICS

Kemlu RI: Indonesia Resmi Jadi Anggota BRICS

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

Menurut Ketua DPW TBBR Provinsi Kalimantan Utara, Mangku Muriono Ibit (10/11/2026), penghapusan pengecualian pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang yang diwariskan secara turun-temurun. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan mempersempit ruang hidup masyarakat adat Dayak di Kalimantan.

Masyarakat Dayak Kaltara Tolak Uji Materiil Pasal Kearifan Lokal Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

11 November 2026 | 03:23
Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

9 November 2026 | 11:19
KPK Dalami Aset Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

KPK Periksa Hercules, Dalami Asal-usul Uang Rp800 Juta Kasus ATR/BPN

11 November 2026 | 14:44
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

11 November 2026 | 12:22
Menurutnya kembali, kini perusahaan asuransi perlu mengevaluasi ketahanan kinerja keuangan melalui sejumlah indikator, terutama tingkat solvabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional. Dalam kondisi tersebut, keputusan perusahaan untuk merevisi turun target pertumbuhan aset maupun premi dinilai sebagai langkah yang rasional dan prudent. Terlebih, industri tengah menghadapi pengetatan regulasi permodalan OJK serta perubahan preferensi pasar terhadap produk asuransi

Pengamat: Realistis OJK Pangkas Target Pertumbuhan Aset Asuransi

10 November 2026 | 17:00
KPK Periksa 4 ASN Cirebon dan Tetapkan GM Hyundai sebagai Tersangka Suap PLTU

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Proyek Kereta Sumsel ke Pejabat Kemenhub

10 November 2026 | 15:01
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved