Jakarta, CoreNews.id – Mahkamah Konstitusi Thailand secara resmi menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra sambil menunggu persidangan permohonan pemecatan.
“Petisi diajukan oleh 36 senator yang menuduh Paetongtarn melanggar etika dan konstitusi,” tulis Reuters, Selasa (1/7/2025).
Tuduhan itu terkait bocornya percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen, di mana ia memberi penghormatan dan mengkritik komandan militer Thailand. Paetongtarn meminta maaf dan menyebut pernyataannya bagian strategi negosiasi.
Selama penangguhan, Wakil Perdana Menteri memimpin sementara. Pemerintah belum memberi pernyataan resmi. Krisis ini membuat koalisi kehilangan mayoritas, sementara desakan mundur dan gelombang demonstrasi meningkat. Survei menunjukkan tingkat kepuasan Paetongtarn turun dari 30,9 persen menjadi 9,2 persen.
