Jakarta, CoreNews.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan audiensi dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) untuk menanggapi tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang diajukan pekan lalu.
“Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan, dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Luhut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, ekonom, dan akademisi sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan. Pemerintah, menurutnya, tengah mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Ia juga mengungkapkan adanya rencana relokasi beberapa perusahaan garmen dan alas kaki di tengah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.
Selain itu, DEN menyoroti peningkatan kualitas belanja negara dan penerimaan melalui digitalisasi. Salah satu proyek percontohan yang akan segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial. “Langkah ini bukan hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan efisiensi anggaran karena bantuan lebih tepat sasaran,” ujar Luhut.
Luhut menambahkan, masukan dari para ekonom menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah. “Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan AEI, Jahen F. Rezki, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog. “Ini adalah diskusi yang produktif. Kami berharap tujuh desakan ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan ke depan,” ujarnya.
Tujuh Desakan Darurat Ekonomi AEI:
- Perbaiki misalokasi anggaran dan tempatkan pada program yang proporsional.
- Kembalikan independensi, transparansi, dan cegah intervensi pada institusi negara.
- Hentikan dominasi negara yang melemahkan ekonomi lokal.
- Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan birokrasi penghambat investasi.
- Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan.
- Terapkan kebijakan berbasis bukti dan hentikan program populis yang mengganggu stabilitas fiskal.
- Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, serta perbaiki tata kelola demokrasi.
Dengan pertemuan ini, pemerintah diharapkan dapat lebih responsif terhadap berbagai tantangan ekonomi nasional, sekaligus membangun fondasi ekonomi yang tangguh dan inklusif.
