Jakarta, CoreNews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10) pagi. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk penyesuaian dana bagi hasil (DBH) dan rencana pembangunan ekonomi daerah.
Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mempermasalahkan pemangkasan DBH oleh Kementerian Keuangan meskipun membuat APBD Jakarta turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
“Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan menyesuaikan karena kami tahu langkah yang diambil pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang,” ujar Pramono usai pertemuan.
Untuk menutup kekurangan anggaran akibat pemangkasan tersebut, Pramono menyebut pihaknya akan melakukan creative financing, seperti penerbitan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah.
“Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing,” katanya.
Selain itu, Pemprov DKI juga berencana memanfaatkan dana celengan negara Rp200 triliun yang disebar Kemenkeu ke sejumlah bank Himbara melalui BUMD.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga membahas rencana pembangunan Kantor Bank Jakarta di kawasan SCBD, yang turut dibahas bersama Purbaya.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya mengapresiasi langkah Pramono yang dinilai tetap kreatif di tengah pemangkasan DBH. Ia bahkan mempertimbangkan untuk menambah penempatan dana pemerintah ke Bank Jakarta.
“Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara yang Rp200 triliun, bagaimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Kata Pak Gubernur, bisa. Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, strategi serupa juga bisa diterapkan di salah satu bank daerah di Jawa Timur guna memperkuat penyaluran kredit produktif.
