Jakarta, CoreNews.id – Pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR RI sekaligus eks Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, dari kasus korupsi proyek e-KTP digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 357/G/2025 dan telah menjalani sidang perdana pada Rabu (29/10).
Gugatan dilayangkan oleh ARRUKI dan LP3HI karena menilai keputusan bebas bersyarat tersebut tidak layak diberikan.
“Masyarakat yang diwakili oleh ARRUKI dan LP3HI kecewa atas bebas bersyaratnya Setnov sehingga mengajukan gugatan pembatalan keputusan bebas bersyaratnya,” ujar Boyamin Saiman, kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI.
Boyamin menegaskan bahwa bebas bersyarat tidak semestinya diberikan kepada narapidana yang masih memiliki perkara lain. “Bebas bersyarat tidak bisa diberikan kepada napi yang masih tersangkut perkara lain. Setnov masih tersangkut perkara TPPU di Bareskrim,” katanya.
Ia berharap hakim mengabulkan gugatan tersebut agar Setnov kembali menjalani sisa hukuman. “Jika gugatan dikabulkan maka Setnov harus kembali masuk penjara menjalani sisa hukumannya,” ungkap Boyamin.
Menanggapi hal itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memastikan proses pembebasan bersyarat telah sesuai dengan prosedur. “Kita akan mengikuti prosedur yang ada,” kata Rika Aprianti, Kasubdit Kerja Sama Ditjenpas.
“SK pembebasan bersyarat yang sudah dikeluarkan itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik administrasi maupun substantif,” lanjutnya.
Sebelumnya, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara pada 2018 setelah menjadi tersangka korupsi e-KTP. Ia kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung yang dikabulkan pada Juni 2025 dan menjadi dasar pembebasan bersyaratnya pada 16 Agustus 2025.
Sementara itu, dari internal Golkar, Waketum Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa Setnov masih berstatus kader partai. “Pak Novanto itu tidak pernah menyatakan keluar dari Partai Golkar, dan partai juga tidak pernah memberikan sanksi atau mengeluarkan beliau,” ujar Doli.
“Soal jadi pengurus atau tidak, tidak ada larangan selama dia bersedia dan pimpinan partai memerlukannya,” tambahnya.
