Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Menkes Soroti Orang Kaya yang Masih Masuk Penerima Bantuan Iuran BPJS

by Redaksi
14 November 2025 | 10:27
in Nasional
budi gunadi

foto: Kompas

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti ketidaktepatan sasaran dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ia mengungkap masih ada warga dari kelompok ekonomi atas yang iurannya justru ditanggung negara.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (13/11), Budi menjelaskan bahwa persoalan ini mencuat saat pemerintah membahas wacana penghapusan tunggakan BPJS. Menurutnya, sebelum membicarakan pemutihan, pemerintah perlu merapikan terlebih dahulu daftar nama peserta PBI.

“Penghapusan tunggakan (BPJS Kesehatan) ini bukan bidangnya saya. Saya di sini diminta menyampaikan bahwa ternyata 51 persen jumlah penduduk (Indonesia) sudah dibayar pemerintah iurannya,” ujarnya.

Budi mengutip Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat dari desil 10—kelompok 10 persen penduduk terkaya—masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran. Jumlahnya mencapai 0,54 juta jiwa atau 0,56 persen dari total peserta PBI.

“Begitu kita lihat, desil 10 itu kan 10 persen orang terkaya Indonesia, ada juga yang dibayari PBI-nya 0,54 (juta jiwa),” kata Budi.
“Ada juga yang mesti dihapus, desil 10, desil 9. Itu kan pasti pendapatannya Rp100 juta sebulan ke atas, ngapain sih dibayarin juga PBI-nya?” sambungnya.

Data Kementerian Kesehatan per Juli 2025 menunjukkan jumlah peserta PBI mencapai 96,8 juta jiwa atau sekitar 34 persen penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, 10,84 juta peserta dinilai tidak tepat sasaran karena berasal dari desil 6 hingga desil 10.

Budi menegaskan perlunya pemutakhiran data penerima PBI dengan mengacu pada DTSEN agar bantuan negara hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan—yakni masyarakat dari desil 1 hingga desil 5.

READ  Biaya Pemulihan Banjir Bandang Sumatra Capai Rp51,82 Triliun
Tags: Budi Gunadi Sadikiniuran bpjs
Previous Post

Nusron Ungkap Kejanggalan Eksekusi Lahan 16,4 Ha Milik JK di Makassar

Next Post

Gugatan Penghapusan Pajak Pensiun dan Pesangon Ditolak MK

Next Post
Dalam pertimbangannya, MK menilai para pemohon keliru menafsirkan frasa dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Mahkamah menemukan tidak ada frasa “tunjangan dan uang pensiun” seperti yang digugat, melainkan dua istilah terpisah

Gugatan Penghapusan Pajak Pensiun dan Pesangon Ditolak MK

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

INDOMEDEX 2026 Dorong Kolaborasi dan Inovasi Industri Kesehatan Indonesia

INDOMEDEX 2026 Dorong Kolaborasi dan Inovasi Industri Kesehatan Indonesia

18 November 2026 | 19:55
cara-mengatasi-hp-tidak-ada-layanan-sinyal

HP Tidak Ada Layanan dan Sinyal? Begini Cara Mengatasinya

21 Juni 2025 | 17:00
Ilustrasi Pekerja Kantoran

Cara Cek Penyalahgunaan KTP Dipakai Pinjol

24 Januari 2025 | 07:00
Menurut Destry, kenaikan tersebut sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%.

BI Kembali Naikkan Bunga Acuan Jadi 6%

18 November 2026 | 17:54
PP 41/2026 juga memberikan keleluasaan bagi entitas restrukturisasi untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN.

Danantara Dapat Perlakuan Khusus Perpajakan

18 November 2026 | 13:23
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Prof. Warsito saat sambutan mewakili Menko PMK dalam Rapat Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS RI Tahun 2026 di Jakarta, (17/11/2026). Menurut Warsito, data tersebut menunjukkan Indonesia memiliki potensi filantropi yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Terlebih, tujuan keagamaan menjadi alasan utama masyarakat dunia dalam menyalurkan donasi.

Alokasikan 1,6 Persen dari Penghasilan untuk Donasi, Indonesia Lebih Dermawan Dari Singapura Dan Eropa

18 November 2026 | 14:48
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved