Jakarta, CoreNews.id — Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sejumlah karyawan bank swasta yang meminta pajak atas pesangon dan pensiun dihapus. Putusan dibacakan dalam sidang Pengucapan Putusan perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024 pada Kamis, 13 November 2025. MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena dinilai kabur atau tidak jelas.
Ketua MK, Suhartoyo, menyebut Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara karena kekeliruan mendasar dalam perumusan permohonan. Dalam pertimbangannya, MK menilai para pemohon keliru menafsirkan frasa dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Mahkamah menemukan tidak ada frasa “tunjangan dan uang pensiun” seperti yang digugat, melainkan dua istilah terpisah. Selain itu, Mahkamah mencatat adanya ketidakcermatan dalam petitum dan posita, termasuk penambahan uraian alasan di ruang yang tidak tepat serta inkonsistensi saat meminta Pasal 17 ayat (1) dinyatakan konstitusional bersyarat.
Sebelumnya, gugatan yang meminta meminta pajak atas pesangon dan pensiun dihapus, diajukan oleh sembilan pemohon yang merupakan karyawan dan mantan karyawan bank swasta yang tergabung dalam Forum Pekerja Bank Swasta. Mereka menilai pajak atas pesangon, pensiun, tabungan hari tua, dan jaminan hari tua tidak adil karena dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis, padahal merupakan hasil kerja bertahun-tahun. Menurut mereka, kebijakan itu merugikan kelompok rentan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan dalam UUD 1945.*
