Jakarta, CoreNews.id – Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menunggu kesediaan waktu Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas rekomendasi reformasi kepolisian yang telah rampung sejak dua bulan lalu. Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menyebut dokumen tersebut sudah siap diserahkan, namun belum mendapat jadwal audiensi dari Presiden.
“Kita mau cepat-cepat, sudah selesai dua bulan, tapi presidennya belum punya waktu,” ujar Jimly di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Anggota Komisi, Mahfud MD, menambahkan bahwa rekomendasi telah selesai sejak 2 Februari 2026. Bahkan, pihaknya sempat menawarkan pengiriman dokumen kepada staf Presiden, namun ditolak karena dikhawatirkan bocor.
Salah satu poin yang sudah dapat diungkap adalah larangan praktik titipan dalam rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol). Mahfud menegaskan aturan tersebut akan diperkuat melalui regulasi internal Polri guna menjamin transparansi dan keadilan.
