Jakarta, CoreNews.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan lain yang merugikan masyarakat, seperti penipuan kripto, investasi bodong, penipuan travel umrah hingga perjudian daring.
“Undang-undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dasco menjelaskan, aset hasil kejahatan dapat disita, bahkan ketika terdakwa melarikan diri. Hasil perampasan nantinya dikelola badan khusus untuk dikembalikan kepada masyarakat.
“Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat,” katanya.
Ia menilai penyitaan aset bandar judi online juga menjadi langkah memberikan efek jera terhadap pelaku yang merugikan masyarakat kecil.
RUU Perampasan Aset telah diusulkan selama 18 tahun dan dibahas Komisi III DPR sejak Agustus 2025 sebelum disahkan pada 19 November 2026.












