CoreNews.id, Jakarta – Angkatan wajib militer Taiwan akan menjalani wajib militer selama satu tahun, tiga kali lebih lama dari biasanya. Periode wajib militer yang lebih lama untuk semua pria yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2005, merupakan bagian dari rencana penataan kembali kekuatan militer Taiwan untuk memperkuat pertahanan nasional. Ini diumumkan presiden yang akan segera berakhir masa jabatannya, Tsai Ing-wen, pada bulan Desember 2022 di tengah meningkatnya ketegangan antar-selat.
Dilansir dari CNA, ketiga kandidat dalam pemilihan presiden Sabtu (13/1/2024) mendukung perpanjangan wajib militer, meskipun mereka berbeda dalam pendekatan mereka terhadap China dan hal-hal lain seperti perumahan dan ekonomi. Konsensus yang jarang terjadi dari ketiga orang tersebut, William Lai dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, Hou Yu-ih dari Kuomintang (KMT), dan Dr Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP), mencerminkan bagaimana masalah ini melibatkan kepentingan keamanan nasional yang berada di atas politik partai.
Ini disampaikan Dr Shen Ming-shih, penjabat wakil kepala eksekutif Institute of National Defence and Security Research (INDSR), sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh pemerintah. Namun, meskipun ada dukungan publik yang luas di Taiwan untuk wajib militer yang lebih lama, masih ada keraguan atas kemampuan pertahanan diri pulau itu. Mantan wajib militer dan calon wajib militer telah menyatakan keprihatinannya atas kualitas pelatihan, sementara analis pertahanan telah menandai moral pasukan sebagai faktor yang sangat penting.
Usia wajib militer di Taiwan adalah 18 tahun, tetapi penangguhan biasanya diberikan untuk pendidikan tinggi. Semua pria harus menjalani wajib militer pada saat mereka berusia 36 tahun, usia di mana mereka pensiun dari pasukan cadangan. Lama wajib militer bervariasi di bawah pemerintahan yang berbeda.
