Irawan Djoko Nugroho, Author at Corenews.id

Pernyataan Budi ini, untuk menepis pernyataan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelumnya. Investigator secara tegas menyatakan bahwa transaksi tersebut berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Jakarta, CoreNews.id — Akuisisi TikTok Shop terhadap Tokopedia tidak melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan...

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas sebelumnya, Muhammadiyah pada saat ini fokus bukan pada pendirian bank umum syariah (BUS) baru, melainkan memperkuat sekitar 20 BPR Syariah (BPRS) yang telah dimiliki.

Permohonan Konversi BPR Muhammadiyah Menjadi BPR Syariah Masih Diproses

by Irawan Djoko Nugroho

4 Juni 2025 | 13:45

Jakarta, CoreNews.id — Permohonan perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Muhammadiyah menjadi BPR Syariah dan pengajuan pergantian nama...

Menurut Dian, untuk mendorong perekonomian syariah, diperlukan beberapa bank besar yang setara dengan BSI. Hal ini karena skala bank memang penting dalam sistem keuangan.

Kehadiran BTN Syariah Diharap Mampu Tingkatkan Keuangan Syariah

by Irawan Djoko Nugroho

4 Juni 2025 | 11:38

Jakarta, CoreNews.id — Kehadiran BTN Syariah selepas spin off dari PT Bank Tabungan Negara Tbk diharapkan dapat menjawab harapan Otoritas...

Menurut Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi, Iran menjadi satu-satunya negara non-nuklir yang melakukan pengayaan uranium pada level ini.

IAEA Sebut Stok Uranium Level Bom Nuklir Iran Naik Menjadi 274,8 Kg

by Irawan Djoko Nugroho

31 Mei 2025 | 20:31

Wina, CoreNews.id — Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada (31/5/2025) menyatakan jika data per 17 Mei, Iran telah berhasil mengumpulkan...

Namun demikian, Marwan meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memisahkan hal itu karena haji dan umrah masih berada pada lingkup keagamaan, di mana ada Kementerian Agama. Jangan sampai nantinya ada tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

BPKN Minta PIHK Buka Opsi Refund Bagi Visa Haji Furoda yang Tak Terbit

by Irawan Djoko Nugroho

31 Mei 2025 | 18:00

Jakarta, CoreNews.id — Visa haji furoda pada penyelenggaraan haji 1446 H/ 2025 M resmi tidak diterbitkan Pemerintah Arab Saudi. Tidak...

Reaksi Pengusaha Indonesia Selepas Mahkamah AS Blokir Tarif Trump

by Irawan Djoko Nugroho

31 Mei 2025 | 17:01

Jakarta, CoreNews.id — Pemblokiran penerapan tarif impor Presiden AS Donald Trump oleh Mahkamah Perdagangan Internasional Amerika Serikat (AS) diharapkan dapat...

Menurut Friderica, contoh mendidik adalah iklan dengan pesan 'Pinjam sesuai kemampuan untuk usaha mandiri’. Iklan ini akan mendorong perilaku keuangan sehat dan penggunaan pinjaman secara produktif.

Fintech P2P Lending Diminta Menerapkan Iklan Mendidik dan Tidak Menyesatkan

by Irawan Djoko Nugroho

30 Mei 2025 | 09:58

Jakarta, CoreNews.id — Fintech peer to peer (P2P) lending diminta menerapkan iklan yang mendidik untuk disampaikan kepada masyarakat. Iklan fintech...

Selain melakukan integrasi, pemerintah juga tengah menyiapkan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai bentuk mitigasi lebih lanjut. Satgas PHK ini akan segera diluncurkan. Satgas ini tidak hanya membicarakan soal mitigasi PHK, tapi juga mencakup dari hulu ke hilir. Satgas PHK akan melibatkan lintas Kementerian dan memiliki fungsi untuk mereview kebijakan yang ada dan berdampak pada kondisi ekonomi secara keseluruhan

Pemerintah Akan Luncurkan Satgas PHK Lintas Kementerian

by Irawan Djoko Nugroho

30 Mei 2025 | 09:32

Jakarta, CoreNews.id — Pemerintah akan mengintegrasikan data pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan basis...

Mahkamah menyatakan bahwa hanya Kongres yang memiliki kewenangan eksklusif untuk mengatur perdagangan dengan negara asing, sebagaimana diatur dalam Konstitusi AS. Mahkamah juga menyebut bahwa kewenangan tersebut tidak dapat digantikan oleh deklarasi darurat nasional presiden untuk membenarkan kebijakan tarif yang diberlakukan secara menyeluruh.

Mahkamah Agung AS Resmi Batalkan Seluruh Tarif Impor Trump

by Irawan Djoko Nugroho

30 Mei 2025 | 08:45

Washington, CoreNews.id — Penerapan tarif impor menyeluruh yang diberlakukan Presiden Donald Trump diblokir Mahkamah Perdagangan Internasional Amerika Serikat (AS). Tarif...