Jakarta, CoreNews.id — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) siap mensukseskan target pemerintah membangun 100 GW pembangkit listrik baru yang 75%...

Sementara itu menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, adanya peningkatan PHK juga akan menyebabkan berkurangnya peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga berdampak pada penurunan jumlah iuran. Semua itu akan menyebabkan berkurangnya ketahanan dana. Ketahanan dana yang berkurang akan membuat pembayaran klaim terganggu akhirnya pekerja yang nantinya dirugikan. Karena itu ia berharap, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berupaya untuk menekan angka PHK dengan memberikan insentif fiskal dan segera merevisi kebijakannya, sehingga industri nasional bisa bangkit dan kinerjanya bisa tumbuh lebih baik

Ekonomi

PHK Melonjak Hingga 59.796 Orang, Pemerintah Diminta Perbaiki Industri Nasional

by Irawan Djoko Nugroho

14 November 2024 | 10:06

Jakarta, CoreNews.id — Jumlah pekerja terkena PHK hingga Oktober 2024 dicatat sebesar 59.796 orang. Angka ini naik 25.000 orang pekerja...

Sementara itu Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi menjelaskan bahwa OIKN bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta tanpa rel di IKN. Berdasar hasil penilaian hingga evaluasi, ditemukan kereta tanpa rel itu disebut belum dapat berfungsi dengan baik. Melihat hasil tersebut, maka pihaknya akan meminta Norinco mengembalikan kereta ke Cina

Ekonomi

Kereta Tanpa Rel di IKN Ternyata Tak Sesuai Standar

by Irawan Djoko Nugroho

14 November 2024 | 09:33

Jakarta, CoreNews.id — Uji coba ART (Autonomous Rail Transit) dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)....

Ekonomi

Berlaku 14 November 2024, Berikut Daftar Harga BBM di SPBU

by Rendy

14 November 2024 | 08:37

Jakarta, CoreNews.id - Badan Usaha Penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU kompak mengubah harga produk BBM-nya per 1 November...

Bisnis

Kereta Tanpa Rel IKN Dikembalikan ke China

by Abdullah Suntani

13 November 2024 | 16:25

Jakarta, CoreNews.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengembalikan kereta tanpa rel otonom (Autonomous Rail Transit (ART) ke China karena...

Kementerian Pertanian juga berkomitmen untuk memastikan distribusi pupuk lebih transparan dan tepat sasaran, dengan memanfaatkan sistem elektronik untuk pendaftaran dan verifikasi data petani. Para petani nantinya hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menerima pupuk subsidi yang mereka butuhkan.

Ekonomi

Perpres untuk Putus Mata Rantai Penghambat Distribusi Pupuk Subsidi Tengah Disiapkan

by Irawan Djoko Nugroho

13 November 2024 | 10:11

Jakarta, CoreNews.id — Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang mempermudah distribusi langsung kepada...

Bisnis

Bukan PHK, Sritex Liburkan 2.500 Karyawan

by Abdullah Suntani

13 November 2024 | 09:10

Jakarta, CoreNews.id - PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) meliburkan 2.500 karyawan karena krisis bahan baku yang melanda perusahaan hingga...

AADI juga telah masuk ke tahap penawaran awal alias book building, yang berlangsung pada 12 November - 18 November 2024. Dalam tahap ini, AADI membanderol harga penawaran dalam rentang Rp 4.590 - Rp 5.900 per saham.

Adaro Andalan Indonesia Lakukan IPO, Harga Per Saham Rp 4.590 – Rp 5.900

by Irawan Djoko Nugroho

12 November 2024 | 12:07

Jakarta, CoreNews.id — PT Adaro Energy Indonesia Tbk melepas anak usahanya, PT Adaro Andalan Indonesia untuk melantai di bursa melalui...

Keuangan

Ini 4 Besar Konglomerasi Keuangan Indonesia

by Irawan Djoko Nugroho

12 November 2024 | 11:40

Jakarta, CoreNews.id — Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kuartal II-2024, total aset konglomerasi keuangan mencapai Rp 9.212 triliun. Dari...

Sebagaimana diketahui, ketergantungan pada impor susu meningkat drastis, dari 40 persen pada 1997 menjadi 80 persen pada saat ini, karena Inpres Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional dicabut pada awal 1998 karena mengikuti letter of intent antara Pemerintah RI dengan International Monetary Fund (IMF)

Ekonomi

Susu Impor Capai 80%, Mentan Akan Wajibkan Industri Serap Susu Lokal

by Irawan Djoko Nugroho

12 November 2024 | 10:54

Jakarta, CoreNews.id — Kementerian Pertanian akan mengubah regulasi untuk mewajibkan industri susu menyerap susu dari peternak lokal. Regulasi ini merespon...