Jakarta, CoreNews.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo...

Menurut Dody, Pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya tentang membangun ruang belajar, tetapi juga membangun masa depan anak-anak Indonesia. Berkolaborasi bersama Kementerian Sosial, Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas agar dapat segera digunakan pada tahun ajaran 2025/2026.

Properti

50 Sekolah Rakyat Akan Selesai Akhir Agustus 2025

by Irawan Djoko Nugroho

7 Agustus 2025 | 12:20

Jakarta, CoreNews.id — Pembangunan 50 Sekolah Rakyat (SR) Tahap 1C di berbagai lokasi di Indonesia telah siap diselesaikan. Program SR...

Menurut Maruarar kembali, yang membangun dan merenovasi bisa pemerintah, dari pemerintah pusat sampai dengan daerah, termasuk BUMN. Termasuk juga yang merenovasi seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pembiayaan dari APBN dan BUMD.

Properti

Rumah Subsidi 25.000 Unit Akan Diluncurkan September 2025

by Irawan Djoko Nugroho

31 Juli 2025 | 13:59

Jakarta, CoreNews.id — Sebanyak 25.000 – 30.000 unit rumah subsidi akan diluncurkan di seluruh Indonesia secara serempak pada bulan September...

Properti

REI DKI Jakarta Dukung Proyek Ramah Lingkungan

by Irawan Djoko Nugroho

29 Juli 2025 | 16:07

Jakarta, CoreNews.id — Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta secara aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya agar...

Menurut Maruarar, mayoritas anggaran akan diperuntukkan kepada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026 yang terbagi di kawasan pesisir 670.030 unit, perkotaan 665.000 unit, perdesaan 665.000 unit. Adapun biayanya mencapai Rp 45,55 triliun.

Properti

Menteri PKP Ajukan Tambahan Anggaran Rp 48,02 Triliun Untuk Bangun 2 Juta Rumah

by Irawan Djoko Nugroho

10 Juli 2025 | 17:08

Jakarta, CoreNews.id — Anggaran untuk tahun anggaran (TA) 2026 diusulkan sebesar Rp 49,84 triliun, sehingga pagu indikatif diperlukan tambahan Rp...

Hal ini disampaikan Chairman PT Al Qilaa International Indonesia, Sheikh Abdulaziz Al Thani di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta (26/6/2025). Menurutnya, pihaknya akan menyelesaikan pembangunan 50.000 unit hunian vertikal ini dalam waktu dua tahun.

Properti

Investor Qatar Mulai Membangun Tahap Awal Hunian Vertikal 50.000 Unit di Indonesia

by Irawan Djoko Nugroho

26 Juni 2025 | 15:18

Jakarta, CoreNews.id — Pembangunan proyek hunian vertikal di Indonesia yang ditargetkan mencapai 1 juta unit, resmi dimulai PT Al Qilaa...

Menurut Albert, Bellefont dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang masih mencari hunian mewah di wilayah Gading Serpong. Ada 3 tipe yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dari calon pembeli. Yaitu: tipe 8, tipe 10, serta tipe 12. Hunian ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 4,2 miliar hingga Rp 7,5 miliar.

Properti

Summarecon Serpong Luncurkan Klaster Bellefont, Harga Mulai Rp 4,2 Miliar

by Irawan Djoko Nugroho

21 Juni 2025 | 20:03

Jakarta, CoreNews.id — Summarecon Agung Tbk (SMRA) melalui Summarecon Serpong meluncurkan klaster baru bertajuk Bellefont. Klaster Bellefont menghadirkan hunian tiga...

Sekalipun demikian, Fahri menyebut apabila terdapat pengembang yang hendak membangun rumah minimalis tersebut, negara tidaklah melarang. Akan tetapi, produk itu tidak dapat dimasukkan ke dalam program pemerintah

Properti

Rumah Subsidi 18 Meter Tidak Sejalan Dengan Undang-Undang

by Irawan Djoko Nugroho

19 Juni 2025 | 12:06

Jakarta, CoreNews.id — Wacana rumah subsidi dengan luas bangunan 18 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi bertentangan dengan...

Menurut Ali kembali, daripada menaikkan pajak, pemerintah seharusnya memberikan insentif khusus untuk hunian vertikal atau rumah susun. Hal ini karena semakin rendah segmen hunian, seharusnya semakin banyak insentif yang diberikan. Ali juga berharap agar kebijakan hunian yang ada saat ini sebaiknya dikaji ulang dengan baik dan mempertimbangkan dampak keseluruhannya

Properti

Kebijakan Pajak Tinggi untuk Rumah Tapak Akan Memberatkan Masyarakat

by Irawan Djoko Nugroho

5 Juni 2025 | 11:16

Jakarta, CoreNews.id — Usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah untuk menerapkan pajak tinggi pada pembangunan rumah tapak...

Kementerian PKP dicatat tengah menyiapkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan). Pada revisi itu diantaranya mencakup pengaturan mengenai pelaksanaan BP3 sebagai lembaga yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan perumahan, khususnya dalam rangka memenuhi skema hunian berimbang

Properti

Pembentukan BP3 Diminta Tidak Memperumit Pelaku Usaha dan Pemerintah

by Irawan Djoko Nugroho

20 Mei 2025 | 21:32

Jakarta, CoreNews.id — Pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3) yang tengah digagas pemerintah, sejatinya tidak diperlukan. Hal ini karena apabila...