OJK Archives - Laman 4 dari 14

Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo di Jakarta (9/6/2025) menilai, aturan co-payment justru merugikan nasabah yang telah terikat kontrak polis dengan perusahaan asuransi. Kebijakan co-payment lebih berpihak pada pelaku usaha asuransi dan belum menyelesaikan persoalan yang dihadapi konsumen. YLKI lalu mempertanyakan komitmen OJK dalam melindungi kepentingan konsumen.

Jakarta, CoreNews.id — Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan pada 19 Mei 2025 ...

Menurut Dian, saat ini teknologi menjadi penentu bank-bank untuk mampu bersaing dengan kehadiran berbagai superapps. Namun, ia ragu bank-bank yang memiliki modal kecil mampu berkompetisi terkait teknologi ini. Sebab bank-bank yang modalnya hanya mencapai batas Rp 3 triliun lebih sedikit misalnya, tidak akan sampai pada kompetisi yang ada.

OJK Minta Bank Kecil Lakukan Konsolidasi

by Irawan Djoko Nugroho

9 Juni 2025 | 13:39

Jakarta, CoreNews.id — Banyaknya jumlah perbankan di Indonesia justru mempersulit bank dalam memperebutkan pangsa pasar. Per Maret 2025, jumlah bank ...

Kata Pakar Soal Peserta Asuransi Wajib Tanggung 10 Persen Biaya Perawatan

by Abdullah Suntani

5 Juni 2025 | 17:44

Jakarta, CoreNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru melalui Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025, yang ...

OJK Wajibkan Peserta Asuransi Bayar 10 Persen dari Klaim Biaya Kesehatan

by Abdullah Suntani

4 Juni 2025 | 19:31

Jakarta, CoreNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru yang mewajibkan peserta asuransi menanggung minimal 10 persen dari klaim ...

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas sebelumnya, Muhammadiyah pada saat ini fokus bukan pada pendirian bank umum syariah (BUS) baru, melainkan memperkuat sekitar 20 BPR Syariah (BPRS) yang telah dimiliki.

Permohonan Konversi BPR Muhammadiyah Menjadi BPR Syariah Masih Diproses

by Irawan Djoko Nugroho

4 Juni 2025 | 13:45

Jakarta, CoreNews.id — Permohonan perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Muhammadiyah menjadi BPR Syariah dan pengajuan pergantian nama ...

Menurut Dian, untuk mendorong perekonomian syariah, diperlukan beberapa bank besar yang setara dengan BSI. Hal ini karena skala bank memang penting dalam sistem keuangan.

Kehadiran BTN Syariah Diharap Mampu Tingkatkan Keuangan Syariah

by Irawan Djoko Nugroho

4 Juni 2025 | 11:38

Jakarta, CoreNews.id — Kehadiran BTN Syariah selepas spin off dari PT Bank Tabungan Negara Tbk diharapkan dapat menjawab harapan Otoritas ...

Menurut Friderica, contoh mendidik adalah iklan dengan pesan 'Pinjam sesuai kemampuan untuk usaha mandiri’. Iklan ini akan mendorong perilaku keuangan sehat dan penggunaan pinjaman secara produktif.

Fintech P2P Lending Diminta Menerapkan Iklan Mendidik dan Tidak Menyesatkan

by Irawan Djoko Nugroho

30 Mei 2025 | 09:58

Jakarta, CoreNews.id — Fintech peer to peer (P2P) lending diminta menerapkan iklan yang mendidik untuk disampaikan kepada masyarakat. Iklan fintech ...

OJK Blokir 4.000 Rekening Terkait Bos Judi Online

by Abdullah Suntani

26 Mei 2025 | 15:41

Jakarta, CoreNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengoordinasikan pemblokiran lebih dari 4.000 rekening yang digunakan oleh dua tersangka kasus ...

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, beberapa waktu lalu. Sekalipun demikian, Mahendra enggan menyebutkan dua bank syariah baru itu karena sampai saat ini masih dalam proses spin-off.

2 Bank Syariah Baru akan Segera Diluncurkan di Indonesia

by Irawan Djoko Nugroho

18 Mei 2025 | 21:55

Jakarta, CoreNews.id — Industri keuangan syariah Indonesia akan kedatangan dua bank syariah baru dalam waktu dekat dari hasil pemisahan unit ...

Tim Likuidator juga mengimbau kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan untuk segera mengajukan tagihan secara tertulis, lengkap dengan bukti yang sah. Proses pengajuan tagihan dibuka selama 60 hari kalender sejak pengumuman ini diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (4) POJK 40/2024.

Investree Resmi Bubar, Tim Likuidator Buka Pengajuan Tagihan

by Irawan Djoko Nugroho

16 April 2025 | 17:01

Jakarta, CoreNews.id — Seluruh Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (14/4/2025), telah menyetujui dan memutuskan untuk: Membubarkan ...