PHK Archives - Corenews.id

Said Iqbal juga menyatakan bila data Kemnaker yang hanya 26.000 jelas manipulatif, seolah ingin memoles citra di hadapan Presiden. Ini bukan sekadar salah data, tapi berpotensi terjadi kebohongan publik. Karena itu Said Iqbal kemudian mendesak pemerintah untuk segera membentuk Satgas Nasional PHK. Satgas ini dibentuk agar ada satu sumber data yang sahih, melakukan pemetaan, klasifikasi penyebab, dan merumuskan solusi untuk menyelamatkan nasib buruh dan keluarganya

Jakarta, CoreNews.id — Selama Januari hingga Maret 2025, dicatat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di 40 perusahaan, dengan total ...

Data PHK yang digunakan oleh Kemenaker merupakan laporan valid dari Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing wilayah. Namun demikian menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), jumlah PHK dari rentang waktu 1 Januari-10 Maret 2025 telah mencapai 73.992 kasus. Angka ini didasarkan pada data jumlah peserta yang tidak lagi menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dalam periode tersebut

Tiga Provinsi Terbanyak Lakukan PHK per Mei 2025

by Irawan Djoko Nugroho

20 Mei 2025 | 21:00

Jakarta, CoreNews.id — Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) per 20 Mei 2025 dicatat mencapai 26.455. Jawa Tengah menjadi provinsi terbanyak ...

Kemnaker Bentuk Satgas PHK, Tanggapi Lonjakan Pengangguran di 2025

by Miroji

6 Mei 2025 | 14:35

Jakarta, CoreNews.id - Sebagai respons terhadap meningkatnya angka pengangguran, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja ...

Dana Dipotong AS, WHO Pangkas Operasi dan Tenaga Kerja

by Miroji

23 April 2025 | 14:28

Jakarta, CoreNews.id - Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan bahwa pemotongan dana oleh Amerika Serikat memicu krisis keuangan serius di ...

Sementara itu menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, adanya peningkatan PHK juga akan menyebabkan berkurangnya peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga berdampak pada penurunan jumlah iuran. Semua itu akan menyebabkan berkurangnya ketahanan dana. Ketahanan dana yang berkurang akan membuat pembayaran klaim terganggu akhirnya pekerja yang nantinya dirugikan. Karena itu ia berharap, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berupaya untuk menekan angka PHK dengan memberikan insentif fiskal dan segera merevisi kebijakannya, sehingga industri nasional bisa bangkit dan kinerjanya bisa tumbuh lebih baik

PHK Melonjak Hingga 59.796 Orang, Pemerintah Diminta Perbaiki Industri Nasional

by Irawan Djoko Nugroho

14 November 2024 | 10:06

Jakarta, CoreNews.id — Jumlah pekerja terkena PHK hingga Oktober 2024 dicatat sebesar 59.796 orang. Angka ini naik 25.000 orang pekerja ...

Penjualan Merosot, Nisan PHK 9000 Karyawan

by Abdullah Suntani

9 November 2024 | 12:57

Jakarta, CoreNews.id - Salah satu Raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan secara global. ...