Jakarta, CoreNews.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dhahana Putra bersama jajarannya melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (13/10/2023).
Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu dan menciptakan suatu pelaksanaan pemilu yang damai. Tentu saja dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaannya.
“Kita akan menyuarakan kepada seluruh masyarakat bahwa mari bersama-sama melaksanakan hak pilihnya tapi tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan juga kesejukan sebagai warga negara Indonesia maupun Pemerintah Indonesia,” ujar Dhahana Putra kepada awak media gedung KPU, Jakarta Pusat.
Baca juga ; Daftar Artis Caleg DPR 2024 Bertarung di Jakarta
Lebih lanjut, Dhahana menuturkan akan disampaikan kepada KPU apabila ada pengaduan di masyarakat terkait pelaksanaan pemilu. Kemenkumham juga menyoroti jaminan hak dipilih dan memilih.
“Kami harapkan kan ada satu jaminan hak dipilih dan memilih, harapan kami adalah warga negara Indonesia dapat melaksanakan haknya dengan baik untuk jurdil (jujur, adil) tentunya menjaga stabilitas politik, keamanan dan ciptakanlah suatu proses pemilu yang damai, damai kan enak kan ya,” ungkap Dirjen HAM.
