Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Jiwasraya Persero

by Irawan Djoko Nugroho
20 Februari 2025 | 10:50
in Ekonomi
Sebelumnya merujuk pada surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-30/MBU/01/2025 tanggal 22 Januari 2025, Jiwasraya juga telah menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum Jiwasraya. Selain itu, dalam RUPS tersebut juga diputuskan membentuk tim likuidasi

Ilustrasi: Jiwasraya. Foto dari media sosial

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/D.05/2025 tanggal 16 Januari 2025, mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa ini, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 34, Jakarta Pusat.

Dalam keterangan resmi OJK (20/2/2025), Jiwasraya dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, serta diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat Jiwasraya. Jiwasraya juga wajib menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada OJK paling lama 15 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum Jiwasraya serta membentuk tim likuidasi.

Sebelumnya merujuk pada surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-30/MBU/01/2025 tanggal 22 Januari 2025, Jiwasraya juga telah menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum Jiwasraya. Selain itu, juga membentuk tim likuidasi.*

READ  Bumi Resources Minerals Pastikan Tidak Terdampak Kebijakan Pajak Ekspor Emas 2026
Tags: JiwasrayaOJKPersero
Previous Post

Presiden Prabowo Lantik Menteri dan Kepala Lembaga

Next Post

961 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024 Resmi Dilantik Presiden

Next Post
Ini adalah momen bersejarah pertama kali kita lantik 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota, total 961 kepala daerah dari 481 daerah," kata Prabowo

961 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024 Resmi Dilantik Presiden

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

Baznas Dukung Program Kesehatan melalui Optimalisasi Dana Zakat

Baznas Dukung Program Kesehatan melalui Optimalisasi Dana Zakat

29 November 2024 | 15:57
Menurut Suahasil, pertumbuhan penerimaan pajak ditopang sejumlah komponen. Di antaranya: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tumbuh 39,1 persen menjadi Rp793,55 triliun. Pajak Penghasilan (PPh) migas dicatat tumbuh 84,7 persen menjadi Rp48,88 triliun.

Penerimaan Pajak Capai Rp1.796,8 Triliun atau 76,2 Persen dari Target

13 November 2026 | 17:01
Menurut Agustianto yang pernah mengikuti pembahasan RUU Reforma Agraria di DPR-RI pada awal Septeber 2026 lalu, berdasarkan UU tersebut maka Masyarakat Adat Dayak Agabag Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan wajib mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU Reforma Agraria Terbaru.

Masyarakat Adat Dayak Agabag Wajib Mendapat Perlindungan Hukum Berdasar UU Reforma Agraria Terbaru

13 November 2026 | 11:10
Jokowi Bakal Beri Masukan Susun Kabinet Prabowo, Gibran: Ya Mungkin

Pakar Hukum Tata Negara Jelaskan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden

12 November 2026 | 13:45
giring-raja-juli-isyana-mundur-dari-psi

Tiga Politisi PSI Mundur, Giring dan Raja Juli Fokus Pemerintahan

10 November 2026 | 09:00
payment ID

BI Bantah Payment ID Jadi Alat Mata-mata: Kami Tak Kurang Kerjaan

13 Agustus 2025 | 12:38
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved