Jakarta, CoreNews.id – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Senin (21/4/2025). Dalam pertemuan bilateral ini, kedua negara membahas sejumlah agenda strategis, termasuk kerja sama ekonomi, industri halal, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan sektor lainnya.
Fokus Kerja Sama Ekonomi Batam–Johor dan Industri Halal
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, yang turut mendampingi pertemuan, menyampaikan bahwa penguatan kerja sama ekonomi antara wilayah Batam (Indonesia) dan Johor (Malaysia) menjadi salah satu pembahasan utama.
“Kerja sama ekonomi kawasan, khususnya Batam dan Johor, serta industri halal menjadi sorotan penting. Karena Indonesia dan Malaysia adalah dua negara dengan populasi Muslim terbesar di Asia Tenggara,” kata Pratikno.
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Diperkuat Lewat One Channel System
Kerja sama perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia juga dibahas, dengan fokus pada implementasi One Channel System (OCS) untuk memperkuat sistem pengiriman dan perlindungan tenaga kerja secara resmi.
“Kami sepakat mengintensifkan perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui sistem terintegrasi yang lebih aman dan legal,” tambahnya.
Dukungan untuk Palestina dan Kerja Sama Pendidikan Vokasional (TVET)
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Malaysia juga menegaskan dukungan penuh kepada Palestina serta membahas program TVET (Technical Vocational Education and Training) sebagai upaya memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Kami juga sepakat menjalin kerja sama pendidikan vokasional sebagai persiapan SDM unggul di era industri digital dan modern,” ucap Pratikno.
Kerja Sama Sektor Pertanian, Kelautan, dan Pariwisata
Kerja sama di bidang pertanian, kelautan, dan promosi pariwisata turut menjadi agenda. Malaysia tertarik mempelajari model pertanian Indonesia, serta memperkuat kolaborasi perlindungan nelayan lintas batas.
“Karena 2026 ditetapkan sebagai Tahun Pariwisata Malaysia, mereka juga meminta dukungan untuk promosi pariwisata di Indonesia,” pungkas Pratikno.
