Jakarta, CoreNews.id — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal harus dilakukan secara terpisah mulai tahun 2029, tengah ditelaah substansinya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Kemendagri akan segera meminta masukan dari para pakar untuk memperoleh perspektif yang komprehensif terhadap dampak putusan MK ini. Kemendagri juga akan membahasnya di internal pemerintahan.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI Bahtiar dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025). Menurut Bahtiar, Kemendagri akan membahas dampak putusan tersebut terhadap berbagai regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang (UU) Pemilu, UU Pilkada, dan UU Pemerintahan Daerah. Pihaknya juga menjalin komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI.
Kemendagri bersama dengan kementerian/lembaga terkait juga akan menyusun skema penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal yang efektif. Dengan demikian, tujuan dari pemisahan waktu pelaksanaan, sesuai amanat putusan MK, bisa tercapai.
Sebagai informasi, berdasar Keputusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dicatat bahwa mulai tahun 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah dengan memisahkan Pemilu Nasional (penyelenggaraan pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden RI) dengan Pemilu Daerah (penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota). Dengan demikian, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu Lima kotak” tidak lagi berlaku.*
