Jakarta, CoreNews.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 6,2 juta orang per Juli 2025. Angka ini mencakup kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga pelajar dari PAUD sampai SMA.
“Alhamdulillah hari ini, ketika saya menginjakkan kaki di studio, jumlah penerima manfaat sudah mencapai 6,2 juta orang. Ini terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak-anak sekolah dari tingkat PAUD sampai SMA,” ujar Dadan, Senin (14/7/2025).
Dadan bahkan membandingkan capaian tersebut dengan total populasi Singapura. Menurutnya, jika program MBG diterapkan di negara tersebut, maka jumlah penerima MBG di Indonesia sudah mencukupi semua orang yang beraktivitas di sana.
“Kalau ini diterapkan di Singapura, dengan populasi sekitar 4,2 juta ditambah pekerja asing dan pelajar, totalnya sekitar 6 juta. Artinya, saat ini capaian MBG sudah bisa mencukupi kebutuhan seluruh orang yang beraktivitas di Singapura,” tegasnya.
Ia juga mencatat lonjakan penerima yang signifikan setelah sempat ada jeda libur. “Sempat libur dan kemudian terjadi penambahan yang sangat signifikan selama masa libur ini. Kemarin masih 6 juta, dan hari ini sudah bertambah 200 ribu,” tambahnya.
Namun demikian, capaian 6,2 juta baru sekitar 7% dari target nasional sebesar 82,9 juta penerima. Dadan tetap optimistis target ini dapat dicapai pada akhir tahun.
“Target kami 82,9 juta itu, insya Allah bisa dicapai pada akhir November atau awal Desember. Kami juga berharap di akhir Agustus nanti, program ini sudah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat,” kata Dadan.
Meski pelaksanaan di lapangan berjalan cukup baik, Dadan mengakui masih ada kendala teknis yang harus diperbaiki. “Memang ada hal-hal teknis yang masih harus kami fine-tuning dan sinkronisasi agar percepatannya makin optimal,” ujarnya.
Dalam upaya memperluas program, BGN menjalin kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk membangun ekosistem pendukung melalui pembiayaan UMKM, terutama di lingkungan pesantren.
Direktur Utama PIP Kemenkeu, Ismed Saputra, menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung MBG. “Program MBG patut didukung dengan kolaborasi, utamanya antar lembaga pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyebut sudah ada sekitar 1.800 SPPG (Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi) yang sebagian besar masih mengandalkan pembiayaan mandiri. Ia berharap kerja sama ini dapat mempercepat pembangunan SPPG dan mendorong UMKM sebagai pemasok, khususnya di pesantren.
