Jakarta, CoreNews.id — Angka kemiskinan ekstrem yang diklaim pemerintah terus menurun dalam lima tahun terakhir merupakan manipulatif secara politik. Hal ini karena pemerintah hanya mengandalkan standar minimal. Di mana garis kemiskinan ekstrem dihitung sebesar 2,15 dolar AS purchasing power parity (PPP) per kapita per hari dan bukan menggunakan standar Bank Dunia sebesar 3,00 dolar AS PPP per kapita per hari.
Hal ini disampaikan Peneliti Next Policy, Shofie Azzahrah di Jakarta (29/7/2025). Menurut Shofie, penggunaan indikator minimal tersebut bisa menciptakan ilusi keberhasilan sambil mengabaikan realitas puluhan juta rakyat miskin yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan ekstrem. Kebijakan pengentasan kemiskinan seharusnya mendorong reformasi struktural dan distribusi kesejahteraan yang lebih adil.
Menurut Shofie kembali, dengan menggunakan standar yang lebih tinggi, strategi pertumbuhan ekonomi juga akan terdorong menjadi lebih inklusif dan berpihak kepada kelompok masyarakat bawah. “Kita hanya bisa memberi apresiasi pada target nol persen jika didasarkan pada ukuran yang realistis dan bermakna,” pungkasnya.*
