Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

DPR RI Bantah Isu Gaji Naik Rp100 Juta per Bulan

by Redaksi
19 Agustus 2025 | 08:17
in Nasional
Sidang Paripurna RUU Prioritas 2023

Foto: RMOL

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Ketua DPR Puan Maharani membantah isu kenaikan gaji anggota DPR hingga Rp100 juta per bulan.

“Enggak ada kenaikan,” kata Puan usai mengikuti Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Puan menjelaskan, anggota DPR tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Sebagai gantinya, mereka diberikan kompensasi berupa uang rumah. “Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah, itu saja,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar juga menegaskan bahwa isu gaji Rp100 juta adalah keliru. “Salah itu kalau gaji Rp100 juta. Cek aja ke Kemenkeu. Kalau tunjangan perumahan itu beda dengan gaji,” katanya.

Ia menjelaskan gaji pokok anggota DPR hanya sekitar Rp4–5 juta per bulan sesuai aturan PP No. 75 Tahun 2000. Namun, jika ditambah tunjangan jabatan, kehormatan, fungsional, transportasi, asuransi, dan terutama tunjangan rumah sekitar Rp50 juta, maka total pendapatan bersih atau take home pay bisa lebih dari Rp100 juta.

Pernyataan Indra ini sekaligus menanggapi anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang sebelumnya menyebut pendapatan anggota DPR kini bisa mencapai Rp100 juta per bulan. “Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 [juta], so what gitu loh,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Selasa (12/8).

READ  Tiga Kader PDIP Gabung PSI, Ini Kata Puan
Tags: gaji dprPuan maharani
Previous Post

80 Tahun Indonesia, Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan

Next Post

Sri Mulyani Siapkan Rp600 T untuk Bayar Bunga Utang di 2026

Next Post
Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi

Sri Mulyani Siapkan Rp600 T untuk Bayar Bunga Utang di 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

Menurut Ketua DPW TBBR Provinsi Kalimantan Utara, Mangku Muriono Ibit (10/11/2026), penghapusan pengecualian pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang yang diwariskan secara turun-temurun. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan mempersempit ruang hidup masyarakat adat Dayak di Kalimantan.

Masyarakat Dayak Kaltara Tolak Uji Materiil Pasal Kearifan Lokal Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

11 November 2026 | 03:23
Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

9 November 2026 | 11:19
KPK Dalami Aset Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

KPK Periksa Hercules, Dalami Asal-usul Uang Rp800 Juta Kasus ATR/BPN

11 November 2026 | 14:44
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

11 November 2026 | 12:22
Menurutnya kembali, kini perusahaan asuransi perlu mengevaluasi ketahanan kinerja keuangan melalui sejumlah indikator, terutama tingkat solvabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional. Dalam kondisi tersebut, keputusan perusahaan untuk merevisi turun target pertumbuhan aset maupun premi dinilai sebagai langkah yang rasional dan prudent. Terlebih, industri tengah menghadapi pengetatan regulasi permodalan OJK serta perubahan preferensi pasar terhadap produk asuransi

Pengamat: Realistis OJK Pangkas Target Pertumbuhan Aset Asuransi

10 November 2026 | 17:00
KPK Periksa 4 ASN Cirebon dan Tetapkan GM Hyundai sebagai Tersangka Suap PLTU

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Proyek Kereta Sumsel ke Pejabat Kemenhub

10 November 2026 | 15:01
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved