Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

KPK Periksa Bupati Pati Sudewo Terkait Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

by Redaksi
27 Agustus 2025 | 08:10
in Hukum
bupati pati

Foto: Pemkab Pati

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati Sudewa alias Sudewo pada Rabu (27/8/2025). Ia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, “Sampai saat ini masih terjadwal sesuai dengan tanggal tersebut. Jadi, kita bersabar. Kita sama-sama tunggu.”

Pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang setelah Sudewo absen pada pemeriksaan sebelumnya, Jumat (22/8). “Kami meyakini yang bersangkutan, terlebih itu permintaan penjadwalan ulang dari saudara SDW sendiri, maka kami meyakini saudara SDW juga akan hadir dalam pemeriksaan tersebut,” ujar Budi.

Kasus ini menyeret nama Sudewo (kader Partai Gerindra) saat dirinya masih menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI. Dalam persidangan terdahulu, jaksa KPK pernah mengungkap penyitaan uang Rp3 miliar dari rumah Sudewo terkait proyek DJKA Kemenhub.

Sudewo sendiri mengklaim uang itu berasal dari gaji DPR dan usaha pribadi. “Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai,” ucapnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, November 2023.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, pengembalian uang tidak menghapus pidana sesuai Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

READ  Polisi Tangkap 4 Aktor Intelektual di Balik Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank MIP
Tags: bupati patibupati sudewokorupsi djka kemenhub
Previous Post

BGN Teliti Dugaan Ompreng MBG Impor dari China Mengandung Minyak Babi

Next Post

Mensos Akui 45 Persen Bansos Salah Sasaran, Pemerintah Siapkan Sistem Digital

Next Post
Mensos Akui 45 Persen Bansos Salah Sasaran, Pemerintah Siapkan Sistem Digital

Mensos Akui 45 Persen Bansos Salah Sasaran, Pemerintah Siapkan Sistem Digital

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

Menurut Ketua DPW TBBR Provinsi Kalimantan Utara, Mangku Muriono Ibit (10/11/2026), penghapusan pengecualian pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang yang diwariskan secara turun-temurun. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan mempersempit ruang hidup masyarakat adat Dayak di Kalimantan.

Masyarakat Dayak Kaltara Tolak Uji Materiil Pasal Kearifan Lokal Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

11 November 2026 | 03:23
Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

9 November 2026 | 11:19
Menurutnya kembali, kini perusahaan asuransi perlu mengevaluasi ketahanan kinerja keuangan melalui sejumlah indikator, terutama tingkat solvabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional. Dalam kondisi tersebut, keputusan perusahaan untuk merevisi turun target pertumbuhan aset maupun premi dinilai sebagai langkah yang rasional dan prudent. Terlebih, industri tengah menghadapi pengetatan regulasi permodalan OJK serta perubahan preferensi pasar terhadap produk asuransi

Pengamat: Realistis OJK Pangkas Target Pertumbuhan Aset Asuransi

10 November 2026 | 17:00
KPK Dalami Aset Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

KPK Periksa Hercules, Dalami Asal-usul Uang Rp800 Juta Kasus ATR/BPN

11 November 2026 | 14:44
KPK Periksa 4 ASN Cirebon dan Tetapkan GM Hyundai sebagai Tersangka Suap PLTU

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Proyek Kereta Sumsel ke Pejabat Kemenhub

10 November 2026 | 15:01
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

11 November 2026 | 12:22
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved