Jakarta, CoreNews.id – Dewan Tesla baru saja mengusulkan rencana kompensasi senilai US$ 1 triliun untuk CEO Elon Musk. Jika disetujui, ini akan menjadi paket gaji perusahaan terbesar dalam sejarah, sekaligus meningkatkan kepemilikan saham Musk secara signifikan.
Mengutip Reuters, Musk berpotensi memperoleh hingga 12% saham Tesla yang bernilai sekitar US$ 1,03 triliun apabila perusahaan berhasil mencapai target kapitalisasi pasar sebesar US$ 8,6 triliun. Artinya, Tesla perlu meningkatkan valuasinya hampir delapan kali lipat atau sekitar US$ 7,5 triliun dari nilai sekarang.
Jika target ini tercapai, kepemilikan Musk yang saat ini sekitar 13% akan meningkat tajam, sehingga memberi dirinya kontrol lebih besar dalam pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait tata kelola perusahaan dan suksesi kepemimpinan Tesla.
Dukungan dan Kritik
Pendukung paket gaji ini menilai kompensasi besar akan menyelaraskan insentif Musk dengan pertumbuhan jangka panjang Tesla. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan Musk terbukti sukses mengubah Tesla dari startup kendaraan listrik menjadi produsen mobil paling berharga di dunia, sekaligus mendorong transisi global menuju mobilitas listrik.
Namun, sejumlah pihak juga menyampaikan kekhawatiran. Peter Anderson, pendiri Andersen Capital Management, menyoroti kebiasaan Musk yang kerap terlibat dalam proyek di luar Tesla, yang bisa mengurangi fokus terhadap perusahaan.
Tahapan Pencapaian
Paket kompensasi ini akan diberikan secara bertahap, berdasarkan pencapaian kapitalisasi pasar dan target operasional tertentu. Beberapa target yang dimaksud termasuk produksi massal robotaxi dan robot humanoid yang sedang dikembangkan Tesla.
Sebelumnya, awal tahun ini Dewan Tesla juga telah menyetujui paket kompensasi sementara sekitar US$ 29 miliar dalam bentuk saham terbatas untuk mempertahankan Musk hingga 2030. Kini, rencana baru ini dianggap sebagai langkah lanjutan sekaligus respons terhadap umpan balik pemegang saham.
Tesla juga menegaskan bahwa paket kompensasi ini dirancang dengan perlindungan tata kelola yang lebih kuat, meskipun tetap menunggu persetujuan lebih lanjut serta hasil banding terkait putusan hukum di Delaware.
