Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

KPK Dalami Bupati Pati Sudewo Soal Dugaan Fee Proyek Jalur Kereta Api

by Miroji
23 September 2025 | 11:36
in Hukum
KPK Dalami Aset Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

sumber foto: rri

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di Jawa Timur oleh DJKA Kemenhub. Pemeriksaan pada Senin (22/9/2025) itu menyoroti dugaan pengaturan lelang dan penerimaan fee proyek.

“Yang bersangkutan hadir. Saksi didalami pengetahuannya terkait pengaturan lelang dan dugaan adanya fee proyek,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Usai diperiksa, Sudewo membantah adanya pengembalian uang ke KPK.

“Saya dimintai keterangan sebagai saksi terkait kereta api. Nggak ada pengembalian uang,” ujarnya.

Sudewo sudah dua kali diperiksa penyidik. Pada pemeriksaan sebelumnya, KPK mendalami soal aliran uang. KPK juga pernah menyita Rp3 miliar dari rumah Sudewo, yang disebutnya sebagai gaji DPR dan hasil usaha. Namun, KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan penerimaan commitment fee oleh Sudewo.

READ  OJK Hormati Penegakan Hukum KPK, Operasional Tak Terganggu
Tags: Bupati Pati SudewoDJKA Kemenhubfee proyekkorupsi jalur kereta apiKPK
Previous Post

BEI Hari Ini Buka Suspensi Saham UANG, LION, PBSA, TEBE, FUJI, IDEA dan LIVE

Next Post

Daftar Uang Rupiah yang Tidak Berlaku Lagi dan Ditarik BI

Next Post
Masyarakat yang memiliki Rupiah yang sudah tidak berlaku, mereka dapat segera menukarkan ke Bank Indonesia sebelum 10 tahun sejak pencabutannya ditetapkan. Mereka dapat melakukan penukaran di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) Jakarta dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPw BI DN)

Daftar Uang Rupiah yang Tidak Berlaku Lagi dan Ditarik BI

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

Menurut Ketua DPW TBBR Provinsi Kalimantan Utara, Mangku Muriono Ibit (10/11/2026), penghapusan pengecualian pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang yang diwariskan secara turun-temurun. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan mempersempit ruang hidup masyarakat adat Dayak di Kalimantan.

Masyarakat Dayak Kaltara Tolak Uji Materiil Pasal Kearifan Lokal Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

11 November 2026 | 03:23
Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

9 November 2026 | 11:19
Menurutnya kembali, kini perusahaan asuransi perlu mengevaluasi ketahanan kinerja keuangan melalui sejumlah indikator, terutama tingkat solvabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional. Dalam kondisi tersebut, keputusan perusahaan untuk merevisi turun target pertumbuhan aset maupun premi dinilai sebagai langkah yang rasional dan prudent. Terlebih, industri tengah menghadapi pengetatan regulasi permodalan OJK serta perubahan preferensi pasar terhadap produk asuransi

Pengamat: Realistis OJK Pangkas Target Pertumbuhan Aset Asuransi

10 November 2026 | 17:00
KPK Periksa 4 ASN Cirebon dan Tetapkan GM Hyundai sebagai Tersangka Suap PLTU

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Proyek Kereta Sumsel ke Pejabat Kemenhub

10 November 2026 | 15:01
KPK Dalami Aset Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

KPK Periksa Hercules, Dalami Asal-usul Uang Rp800 Juta Kasus ATR/BPN

11 November 2026 | 14:44
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

11 November 2026 | 12:22
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved