Jakarta, CoreNews.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap penyebab harga beras masih tinggi di sejumlah daerah, terutama di wilayah zona 3 seperti Maluku dan Papua. Salah satu biang keroknya adalah praktik tengkulak dan beras oplosan yang merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah.
“Ya, zona 3 betul masih tinggi. Kami sudah turunkan tim ke titik-titik dengan harga tinggi, dan hari ini mereka berangkat ke lapangan,” ujar Amran di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
Amran menegaskan, kenaikan harga bukan disebabkan penyerapan gabah oleh Bulog. Menurutnya, “Yang diserap Bulog cuma 8%, 92% diserap swasta. Jadi kita tidak bisa kendalikan sepenuhnya.”
Ia menyebut, praktik tengkulak dan pengoplosan beras menjadi faktor utama lonjakan harga. Satgas Pangan bahkan telah mengamankan 41 tersangka dengan total kerugian rakyat mencapai Rp10 triliun.
“Masalahnya di sini, ini oplosan. Standar regulasi kita untuk beras premium adalah maksimal 14% broken, tapi di lapangan ada yang sampai 43–50%. Menir dijual dengan label premium, padahal harganya hanya Rp8.000,” ungkapnya.
Amran menambahkan, dari 514 kabupaten di seluruh Indonesia, kini hanya 20 kabupaten yang masih mencatat harga tinggi. Ia juga menegaskan pedagang wajib menjual beras sesuai harga eceran tertinggi (HET).
“Mulai hari ini, seluruh pedagang, pengecer, dan distributor wajib mengikuti regulasi harga yang berlaku. Jika melanggar, akan diberi surat teguran. Bila tetap tidak diindahkan, izinnya akan dicabut,” tegasnya.
