Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Kasus Bambang Tri Kembali Terulang, Roy Suryo Menjadi Tersangka

by Irawan Djoko Nugroho
7 November 2025 | 15:12
in Hukum
Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Ir H Joko Widodo. Jokowi sendiri sebelumnya dicatat telah melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27A, 32, serta 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ilustrasi: Ijazah Jokowi. Foto dari media sosial

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id — Kasus Bambang Tri kembali terulang, menjadi tersangka dan kemudian dipidana namun tidak disertai bukti adanya ijazah asli yang disengketakan. Unik. Kasus ini kini menimpa delapan orang tersangka termasuk politisi dan eks menteri Roy Suryo.

Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya (7/11/2025), Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Ir H Joko Widodo. Jokowi sendiri sebelumnya dicatat telah melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27A, 32, serta 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Adapun delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dibagi dalam dua klaster.

Klaster pertama terdiri dari lima tersangka yaitu: ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 A Ayat 2 UU ITE.

Klaster kedua terdiri dari tiga orang yaitu: RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster ini dikenai Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27a juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE.*

READ  KCIC Akan Kooperatif Saat Kasus Whoosh Diselidiki KPK
Tags: Bambang TrJokowiKapolda Metro Jayaroy suryo
Previous Post

Thrifting yang Dilarang Pakaian Bekas Impor Bukan Thrifting Barang Preloved Lokal

Next Post

Indonesia–Rusia Sepakati Enam Poin Kerja Sama Maritim dan Infrastruktur

Next Post
Indonesia–Rusia Sepakati Enam Poin Kerja Sama Maritim dan Infrastruktur

Indonesia–Rusia Sepakati Enam Poin Kerja Sama Maritim dan Infrastruktur

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

Menurut Ketua DPW TBBR Provinsi Kalimantan Utara, Mangku Muriono Ibit (10/11/2026), penghapusan pengecualian pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang yang diwariskan secara turun-temurun. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan mempersempit ruang hidup masyarakat adat Dayak di Kalimantan.

Masyarakat Dayak Kaltara Tolak Uji Materiil Pasal Kearifan Lokal Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

11 November 2026 | 03:23
Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

9 November 2026 | 11:19
KPK Dalami Aset Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

KPK Periksa Hercules, Dalami Asal-usul Uang Rp800 Juta Kasus ATR/BPN

11 November 2026 | 14:44
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

11 November 2026 | 12:22
Menurutnya kembali, kini perusahaan asuransi perlu mengevaluasi ketahanan kinerja keuangan melalui sejumlah indikator, terutama tingkat solvabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional. Dalam kondisi tersebut, keputusan perusahaan untuk merevisi turun target pertumbuhan aset maupun premi dinilai sebagai langkah yang rasional dan prudent. Terlebih, industri tengah menghadapi pengetatan regulasi permodalan OJK serta perubahan preferensi pasar terhadap produk asuransi

Pengamat: Realistis OJK Pangkas Target Pertumbuhan Aset Asuransi

10 November 2026 | 17:00
KPK Periksa 4 ASN Cirebon dan Tetapkan GM Hyundai sebagai Tersangka Suap PLTU

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Proyek Kereta Sumsel ke Pejabat Kemenhub

10 November 2026 | 15:01
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved