Jakarta, CoreNews.id – Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) menilai target pemerintah untuk mencapai nol kasus keracunan atau zero accident dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak realistis. Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persagi, Marudut Sitompul, menegaskan bahwa risiko keracunan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dalam program berskala nasional.
“Untuk sampai nol saya kira mustahil di mana pun, tapi kami berharap kalau bisa aman kan begitu,” ujar Marudut saat konferensi di Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa meskipun pengawasan diperketat, potensi insiden keracunan tetap ada, terutama karena besarnya skala MBG yang telah mendistribusikan lebih dari 1,8 miliar porsi makanan. Marudut merinci langkah-langkah mitigasi yang sudah ditempuh pemerintah, mulai dari mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga pemeriksaan kesehatan para pengolah pangan.
Marudut juga menekankan penerapan sistem keamanan pangan berbasis Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai upaya memperkuat perlindungan.
“Kita akan menerapkan hazard analysis and critical control points… dibuat dulu dokumen plan-nya, perencanaan HACCP-nya, berikutnya implementasi, dan sesudah implementasi nanti berikutnya itu kita audit apa yang sudah dilakukan,” jelasnya.
Meski demikian, ia kembali mengingatkan bahwa HACCP sekalipun tidak bisa menjamin risiko nol insiden. Menurutnya, pendekatan paling realistis adalah mendorong operasional yang semakin aman melalui pengawasan yang diperbaiki bertahap.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan terdapat 11.640 kasus keracunan terkait MBG hingga November 2025, dari total 441 kasus keracunan pangan nasional. Sebanyak 636 di antaranya harus dirawat inap.
