Jakarta, CoreNews.id — Presiden Prabowo Subianto diminta membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal ini karena impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dapat mematikan industri otomotif di dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan sama sekali bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin di Jakarta (22/02/2026). Menurut Saleh, selain tidak sesuai dengan visi dan program kerja Presiden, perusahaan otomotif di dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan KDKMP. Bila pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah.
Sebagai informasi, PT Agrinas Pangan Nusantara yang ditunjuk pemerintah tengah merealisasikan impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional KDKMP. Adapun rinciannya, terdiri atas 35.000 unit mobil pikap 4×4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.*
