Jakarta, CoreNews.id – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah meninjau ulang kesepakatan dagang Amerika Serikat-Indonesia atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Kamis (19/2/2026).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai perjanjian dagang AS-RI tersebut berpotensi merugikan Indonesia karena memuat sejumlah klausul yang dianggap tidak seimbang.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 2/3/2026, Chusnunia menyebut ART mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup hingga keamanan ekonomi.
Namun, salah satu poin yang dipersoalkan adalah klausul yang mewajibkan Indonesia berkonsultasi dan mengantongi persetujuan Amerika Serikat sebelum menjalin kerja sama dengan negara lain.
“Ada lebih dari 20 pasal yang meresahkan, termasuk soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam klausul disebutkan barang dari AS bebas dari persyaratan yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, jika klausul tersebut diterapkan, negara lain berpotensi menuntut perlakuan serupa. Padahal, kebijakan TKDN bertujuan mendorong industrialisasi nasional dan memperkuat daya saing industri dalam negeri.
TKDN sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 yang mewajibkan komponen lokal tinggi, termasuk baterai nikel dan modul elektronik untuk mendapatkan insentif. Produsen yang membangun fasilitas produksi di Indonesia serta mempekerjakan tenaga kerja lokal minimal memperoleh pengakuan TKDN sebesar 25 persen.
Chusnunia mengingatkan, tanpa perlindungan TKDN, Indonesia berisiko kembali menjadi pasar dan importir, bukan basis produksi industri yang mandiri.
Selain itu, klausul pengurangan hambatan nontarif dan sertifikasi juga dikhawatirkan memicu banjir produk pertanian dan peternakan seperti daging sapi, susu, dan keju yang dapat menekan peternak lokal.
Ia menegaskan bahwa Mahkamah Agung AS telah membatalkan tarif resiprokal karena dinilai ilegal, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk melakukan renegosiasi.
“Pemerintah dan DPR masih punya waktu mempertimbangkan langkah evaluasi ulang. Perubahan kondisi hukum di AS membuka peluang peninjauan kembali kesepakatan dagang AS-RI,” tegasnya.
