Jakarta, CoreNews.id – Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya cacat prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP baru.
Dalam kesimpulan yang diserahkan kepada hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026), tim pengacara menyebut penetapan tersangka terhadap Yaqut dituangkan dalam Keputusan Pimpinan KPK. Mereka menilai langkah tersebut bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) KUHAP baru.
“Penetapan tersangka yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan KPK tidak sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) KUHAP baru yang menentukan penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik,” ujar tim kuasa hukum Yaqut dalam dokumen kesimpulan sidang.
Kesimpulan itu merujuk pada keterangan ahli hukum administrasi negara yang dihadirkan pihak KPK, Immanuel Sudjatmoko. Dalam persidangan, ia menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan tidak dapat diciptakan sendiri oleh pejabat, melainkan harus diperoleh melalui mekanisme atribusi, delegasi, atau mandat.
Selain itu, kuasa hukum Yaqut juga menilai KPK tidak menjalankan ketentuan Pasal 90 ayat (2) KUHAP baru yang mewajibkan penyidik memberikan surat penetapan tersangka kepada pihak yang ditetapkan.
Menurut mereka, Yaqut hanya menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka pada 9 Januari 2026, sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, tanpa disertai surat penetapan tersangka dari KPK.
