Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan BRICS di India, Bahas Timur Tengah dan Ekonomi Digital

by Miroji
13 Mei 2026 | 14:40
in Internasional
Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan BRICS di India, Bahas Timur Tengah dan Ekonomi Digital

ilustrasi gambar dibuat oleh chatgpt

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India, pada 14–15 Mei 2026. Pertemuan yang digelar di bawah keketuaan India itu akan membahas sejumlah isu strategis global, mulai dari kerja sama antarnegara anggota hingga perkembangan geopolitik dunia.

Sugiono mengatakan forum BRICS kali ini akan fokus pada penguatan kerja sama di bidang keberlanjutan dan ekonomi digital. Selain itu, situasi terkini di Timur Tengah diperkirakan menjadi salah satu agenda utama pembahasan.

“BRICS juga membahas kerja sama antara negara BRICS, terutama di bidang sustainability dan digital economy,” ujar Sugiono usai bertemu Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menambahkan, agenda pertemuan juga mencakup isu global dan kawasan, penguatan ketahanan serta inovasi, hingga tata kelola global. Indonesia disebut akan menegaskan komitmennya untuk terus aktif di BRICS guna mendorong perdamaian dan penguatan kerja sama multilateral.

READ  Menlu RI dan OKI Kecam Rencana Kontrol Militer Penuh Israel atas Gaza
Tags: BRICSdiplomasi Indonesiaekonomi digitalIndiaMenlu RISugionoTimur TengahYvonne Mewengkang
Previous Post

Pemerintah Siapkan Perluasan Jalur Kereta Api hingga Sumatera dan Kalimantan

Next Post

Jakarta Masih Tetap Berstatus Ibu Kota

Next Post
Pernyataan Pramono tersebut disampaikan guna menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih menggunakan nomenklatur Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan belum berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Jakarta Masih Tetap Berstatus Ibu Kota

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

Baznas Dukung Program Kesehatan melalui Optimalisasi Dana Zakat

Baznas Dukung Program Kesehatan melalui Optimalisasi Dana Zakat

29 November 2024 | 15:57
Menurut Suahasil, pertumbuhan penerimaan pajak ditopang sejumlah komponen. Di antaranya: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tumbuh 39,1 persen menjadi Rp793,55 triliun. Pajak Penghasilan (PPh) migas dicatat tumbuh 84,7 persen menjadi Rp48,88 triliun.

Penerimaan Pajak Capai Rp1.796,8 Triliun atau 76,2 Persen dari Target

13 November 2026 | 17:01
Menurut Agustianto yang pernah mengikuti pembahasan RUU Reforma Agraria di DPR-RI pada awal Septeber 2026 lalu, berdasarkan UU tersebut maka Masyarakat Adat Dayak Agabag Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan wajib mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU Reforma Agraria Terbaru.

Masyarakat Adat Dayak Agabag Wajib Mendapat Perlindungan Hukum Berdasar UU Reforma Agraria Terbaru

13 November 2026 | 11:10
Jokowi Bakal Beri Masukan Susun Kabinet Prabowo, Gibran: Ya Mungkin

Pakar Hukum Tata Negara Jelaskan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden

12 November 2026 | 13:45
giring-raja-juli-isyana-mundur-dari-psi

Tiga Politisi PSI Mundur, Giring dan Raja Juli Fokus Pemerintahan

10 November 2026 | 09:00
payment ID

BI Bantah Payment ID Jadi Alat Mata-mata: Kami Tak Kurang Kerjaan

13 Agustus 2025 | 12:38
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved